Bandar Lampung-
Anggota DPRD Provinsi Lampung, Fatikhatul Khoiriyah, mengapresiasi langkah Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal yang kembali memperjuangkan nasib petani singkong dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Jakarta, Rabu (25/6/2025).
“Fraksi PKB mendorong penghentian impor tapioka dan penetapan harga singkong yang adil bagi petani. Kebijakan ini penting untuk melindungi petani sekaligus industri dalam negeri,” ujarnya.
Menurutnya, perjuangan panjang ini membutuhkan dukungan dari semua pihak. Ia berharap kebijakan tersebut dapat meningkatkan pendapatan petani singkong, memperkuat industri pertanian dalam negeri, serta mengurangi ketergantungan pada impor.
“Dukungan untuk petani singkong adalah langkah nyata menuju kemandirian pangan nasional. Mari kita terus berjuang untuk mencapai tujuan ini,” tegasnya.
RDPU tersebut dihadiri Gubernur Lampung, Ketua DPRD Ahmad Giri Akbar, tujuh bupati/wakil bupati, serta perwakilan organisasi petani dan pengusaha tapioka. Ketua Baleg DPR RI, Bob Hasan, menyebut pertemuan itu sekaligus menjadi bagian dari pembahasan RUU Komoditas Strategis Ubi Kayu.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan pentingnya singkong bagi perekonomian Lampung. “Ada sekitar 2 juta petani singkong dan industri turunannya dengan kontribusi mencapai Rp50 triliun terhadap PDRB. Naik sedikit harga singkong, ekonomi ikut tumbuh. Turun sedikit, ekonomi juga terdampak,” jelasnya.
Meski Pemprov Lampung sudah menetapkan harga dasar singkong Rp1.350 per kilogram dengan potongan maksimal 30 persen tanpa memperhitungkan kadar pati, namun di lapangan kebijakan ini masih sering diabaikan perusahaan dengan berbagai alasan.(Rdo)
Pemkot Bandar Lampung Gerak Cepat, Bahas Serius Kelangkaan Solar bersama Pertamina
Koperasi IJP Kembangkan Magot Bersama Petani Lampung Timur
Pj. Gubernur Samsudin Gelar Ramah Tamah dengan Kontingen Peparnas Lampung
