Bandar Lampung – Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Lampung, Ade Utami Ibnu, mengingatkan pemerintah daerah agar lebih waspada terhadap potensi lonjakan inflasi yang bisa berdampak langsung pada daya beli masyarakat serta iklim investasi di daerah.
Pernyataan tersebut disampaikan Ade usai menanggapi arahan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang turut diikuti oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan.
Menurut Ade, stabilitas harga merupakan aspek fundamental yang tidak hanya memengaruhi kesejahteraan masyarakat sehari-hari, tetapi juga menjadi barometer kepercayaan investor. “Stabilitas harga merupakan pondasi dasar dalam menjaga daya beli masyarakat. Namun lebih jauh dari itu, stabilitas harga menjadi indikator krusial dalam membangun iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan,” tegas Ade, Selasa (15/7/2025).
Politisi PKS ini menekankan pentingnya langkah konkret pemerintah daerah untuk mengantisipasi tekanan inflasi, baik yang bersumber dari fluktuasi harga pangan maupun faktor distribusi. Ia menilai, pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi lintas sektor dan mengambil langkah-langkah strategis yang berdampak langsung pada stabilitas harga di pasar.
Beberapa langkah yang ia dorong di antaranya:
- Monitoring harga harian secara lebih ketat dan menyeluruh di seluruh wilayah Lampung.
- Menyiapkan skema operasi pasar guna meredam lonjakan harga kebutuhan pokok.
- Memperkuat cadangan pangan melalui Bulog, sehingga stok tetap tersedia dalam kondisi darurat.
- Mengatasi hambatan distribusi pangan, terutama di daerah yang memiliki akses jalan terbatas.
“Inflasi tidak bisa dipandang hanya dari sisi ekonomi semata. Jika dibiarkan, inflasi bisa melemahkan daya beli, meningkatkan angka kemiskinan, dan menghambat masuknya investasi baru. Oleh karena itu, antisipasi dini sangat diperlukan,” tambahnya.
Ade juga meminta agar Pemprov Lampung berperan aktif dalam menindaklanjuti arahan pemerintah pusat serta menjadikan isu pengendalian inflasi sebagai agenda prioritas lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Dengan begitu, upaya menjaga stabilitas harga bisa dilakukan secara menyeluruh dan tidak parsial.
Rakor yang digelar Kementerian Dalam Negeri tersebut menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah, termasuk Provinsi Lampung, untuk memperkuat strategi pengendalian inflasi, terutama menjelang periode konsumsi tinggi seperti tahun ajaran baru, hari raya keagamaan, maupun perubahan musim yang berpotensi memengaruhi pasokan bahan pangan.(Rls)
DPRD Pertanyakan Dana BOK 4,8 Miliar Masih Mengendap di Pemkot
Pengacara Korban KDRT Minta Penyidik Polres Lampura Profesional Tangani Kasus
Struktur Baru, Sah Nopiyansyah Jabat Wakil Rektor I
