Bandar Lampung— Pemerintah Provinsi Lampung mencatat lonjakan signifikan dalam realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Berdasarkan data per 10 Mei 2025, realisasi pendapatan daerah mencapai 30,23%, sementara belanja daerah telah menembus angka 24,62%.

Pencapaian ini melampaui rata-rata nasional dan menjadi capaian tertinggi Pemprov Lampung dalam lima tahun terakhir.

Padahal, hanya beberapa hari sebelumnya, data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) per 7 Mei 2025 mencatat Lampung sebagai provinsi dengan realisasi pendapatan terendah kedua secara nasional. Namun berkat percepatan fiskal yang luar biasa pada Maret hingga April 2025, realisasi pendapatan meningkat lebih dari 21 poin persentase, dan realisasi belanja naik hampir 19 poin.

Baca Juga  Mantapkan Pengembangan Kota, Ini Fokus RPJMD Pemkot Bandar Lampung 2025–2029

Akademisi dan peneliti keuangan publik dari Universitas Lampung, Dr. Saring Suhendro, S.E., M.Si., Ak., CA., yang juga merupakan pengurus ISEI Lampung, menilai capaian ini sebagai hasil dari fiscal shock response yang tepat sasaran.

“Apa yang dilakukan Pemprov Lampung menunjukkan kapasitas fiskal yang tanggap terhadap dinamika nasional. Ini bukan hanya soal eksekusi cepat, tetapi juga keberanian berbenah secara sistematis,” ujar Dr. Saring, Senin (12/05/2025).

Menanggapi kritikan dari pemerintah pusat, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memilih untuk tidak memberikan pembelaan, melainkan langsung menjalankan tiga langkah strategis:

Menyelaraskan penatausahaan kas dengan progres pembangunan yang nyata,

Mengintegrasikan Dana BOS dan BLUD dalam sistem pelaporan keuangan,

Baca Juga  Pemkot Bandar Lampung Resmikan 4 Gedung Sekolah Baru

Memastikan efisiensi perputaran kas agar berdampak langsung ke masyarakat.

Langkah-langkah tersebut sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang menekankan bahwa belanja pemerintah harus menjadi penggerak roda ekonomi. Lampung menjawab tantangan itu dengan kerja nyata di lapangan.

“Pemerintah yang kuat bukan yang sempurna sejak awal, tetapi yang cepat belajar dan berani memperbaiki,” lanjut Dr. Saring. Ia menyebut strategi fiskal Lampung sebagai bentuk fiscal leadership yang solutif, progresif, dan berbasis data.

Dengan keberhasilan ini, Lampung tak lagi berada di posisi tertinggal. Justru, kini menjadi salah satu rujukan nasional dalam percepatan belanja anggaran dan tata kelola fiskal adaptif.(**)

 

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan