Lampung Masuk Empat Besar Provinsi dengan Inflasi Terendah Nasional

Bandar Lampung — Provinsi Lampung kembali mencatatkan kinerja positif dalam pengendalian harga. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 1 Oktober 2025, Lampung menempati peringkat keempat nasional sebagai provinsi dengan inflasi terendah secara year-on-year (yoy), dengan angka inflasi sebesar 1,17 persen, berada di bawah target nasional 1,5–3,5 persen.
Capaian tersebut disampaikan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang digelar secara virtual, Senin (13/10/2025). Pemerintah Provinsi Lampung mengikuti rapat tersebut melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan (Ekubang), Bani Ispriyanto, dari Ruang Command Center Dinas Kominfotik Provinsi Lampung.
Mendagri Tito Karnavian menjelaskan, secara nasional komoditas yang menjadi penyumbang utama inflasi tahunan antara lain emas perhiasan, cabai merah, bawang merah, beras, dan daging ayam ras. Sementara untuk inflasi bulanan (month-to-month), komoditas yang memberi andil terbesar yakni cabai merah, daging ayam ras, emas perhiasan, sigaret kretek mesin, serta biaya pendidikan.
“Kita perlu memikirkan langkah konkret, khususnya untuk pengendalian harga cabai merah, baik dari sisi produksi maupun distribusi agar tidak memicu inflasi,” ujar Tito.
Ia juga menegaskan bahwa kenaikan harga daging ayam ras perlu dijaga agar tetap melindungi peternak tanpa menimbulkan lonjakan harga yang tidak terkendali.
Selain itu, Mendagri menyoroti pentingnya menciptakan alternatif investasi yang menarik, agar masyarakat tidak hanya beralih ke emas, tetapi juga percaya untuk menabung dan berinvestasi di sektor produktif lainnya.
Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan bahwa pada Minggu ke-2 Oktober 2025, terdapat 17 provinsi yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH), sedangkan 21 provinsi lainnya mengalami penurunan, termasuk Provinsi Lampung.
Lampung tercatat mengalami penurunan IPH sebesar -0,04 persen, dengan komoditas penyumbang utama penurunan berasal dari beras, bawang merah, dan tepung terigu.
“Mayoritas penurunan IPH di berbagai provinsi disumbang oleh turunnya harga beras dan bawang merah,” jelas Amalia.
Dalam rapat yang sama, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Agung Suganda mendorong percepatan sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) pada rumah potong hewan ruminansia maupun unggas guna menjamin keamanan dan higienitas produk pangan asal hewan.
Selain itu, pembahasan juga mencakup evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah, di mana pemerintah daerah didorong untuk mengoptimalkan pembebasan Bea PBG dan BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), serta mengalokasikan anggaran renovasi rumah tidak layak huni (RTLH).
Capaian inflasi rendah ini menjadi indikator keberhasilan sinergi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga, sekaligus memperkuat daya beli masyarakat dan ketahanan ekonomi daerah di tengah dinamika nnasional. (Red)