Bandar Lampung Provinsi Lampung kembali mencatatkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 3 November 2025, Lampung berhasil menjadi satu-satunya provinsi di Sumatra yang masuk dalam daftar 10 provinsi dengan inflasi terendah secara year-on-year (yoy). Dengan capaian inflasi 1,20%, Lampung berada di bawah target nasional 1,5%–3,5% dan menempati posisi ketiga tingkat nasional setelah Papua (0,53%) dan Maluku Utara (1,18%).
Tidak hanya itu, Kota Bandar Lampung juga menunjukkan performa signifikan dengan inflasi terendah di tingkat kota, yakni 0,43%. Kondisi ini menjadi indikator kuat bahwa strategi pengendalian harga di daerah berjalan efektif.
Prestasi tersebut disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 yang turut membahas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta evaluasi dukungan daerah terhadap Program 3 Juta Rumah. Pemerintah Provinsi Lampung mengikuti agenda tersebut secara virtual melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Bani Ispriyanto, dari Ruang Command Center Dinas Kominfotik Lampung.
Bima Arya menegaskan bahwa inflasi nasional pada Oktober 2025 berada di angka 2,86%, menempatkan Indonesia di posisi 88 dari 186 negara. Meski demikian, ia menilai dinamika inflasi di Indonesia tetap dipengaruhi kondisi global dan sejumlah faktor domestik.
“Tekanan inflasi ini tidak bisa dilepaskan dari perkembangan global maupun pergerakan harga komoditas di dalam negeri,” ujarnya.
Ia juga menyebutkan bahwa Oktober 2025 menjadi bulan dengan inflasi tertinggi sepanjang tahun. Beberapa komoditas ikut menyumbang kenaikan month-to-month, seperti emas perhiasan, cabai merah, telur ayam ras, daging ayam ras, dan wortel.
Sementara itu, Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menambahkan bahwa pada minggu kedua November 2025, hanya lima provinsi yang mencatat peningkatan Indeks Perkembangan Harga (IPH), sementara 33 provinsi lainnya mengalami penurunan. Komoditas penyumbang kenaikan IPH terutama berasal dari beras dan cabai merah.
Pada bagian lain rapat, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Nanik Sudaryati Deyang, memaparkan perkembangan pelaksanaan MBG di Lampung. Dari total 791 rencana SPPG, sebanyak 711 unit telah beroperasi. Ia menekankan perlunya langkah preventif dalam mengendalikan potensi kenaikan harga akibat peningkatan permintaan bahan pangan untuk program MBG.
Terkait program 3 Juta Rumah, Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Imran, mendorong pemerintah daerah lebih proaktif melaporkan pembangunan maupun renovasi rumah yang didanai APBD dan APBN namun belum masuk dalam Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD). Ia juga meminta pemerintah daerah mengoptimalkan pembebasan Bea PBG dan BPHTB bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), serta mendorong desa mengalokasikan anggaran renovasi RTLH melalui APBDes.
Dengan capaian inflasi rendah dan berbagai langkah pengendalian yang terus diperkuat, Lampung dipandang berhasil menjaga stabilitas harga sekaligus mendukung pemulihan ekonomi nasional.(wanda)
