Bandar Lampung-Pemerintah Provinsi Lampung melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setdaprov Lampung menggelar Sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Proses Pengadaan E-Purchasing melalui platform Mbizmarket di Gedung Pusiban, Kamis (11/9/2025).
Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Biro PBJ Puadi Jailani sebagai langkah konkret menuju sistem pengadaan barang dan jasa yang transparan, efisien, serta berbasis digital.
Dalam sambutannya, Puadi Jailani menegaskan pentingnya adaptasi terhadap perubahan regulasi dan teknologi pengadaan pemerintah. Ia menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018, pelaksanaan E-Purchasing menjadi wajib apabila kebutuhan barang atau jasa tersedia dalam katalog elektronik.
Lebih lanjut dijelaskan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bersama PT Telkom Indonesia telah mengembangkan Katalog Elektronik Versi 6, menggantikan versi sebelumnya yang kini dinonaktifkan. LKPP juga telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 9390/D.2.3/05/2025, yang menegaskan bahwa Toko Daring LKPP tetap beroperasi dan dapat dimanfaatkan oleh kementerian/lembaga serta pemerintah daerah.
Puadi mengungkapkan, potensi belanja pengadaan Pemprov Lampung tahun 2025 mencapai Rp 2,548 triliun, dengan alokasi Rp 1,207 triliun untuk sistem E-Purchasing. Dari jumlah itu, realisasi belanja melalui katalog elektronik baru mencapai Rp 478 miliar, dan Rp 6,02 miliar melalui toko daring, sehingga masih terdapat potensi Rp 723 miliar yang perlu dioptimalkan.
“Kami mendorong seluruh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan agar memanfaatkan Katalog Elektronik serta Toko Daring secara maksimal,” ujar Puadi. Ia juga meminta agar para penyedia, khususnya UMKM, segera memiliki akun INAPROC dan memasukkan produknya ke dalam Katalog Elektronik Versi 6.
Selain itu, Pemprov Lampung membuka kesempatan bagi berbagai marketplace nasional yang tergabung dalam tokodaring.lkpp.go.id untuk mensosialisasikan proses bisnisnya kepada perangkat daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Puadi berharap Bimtek ini dapat meningkatkan pemahaman peserta terhadap mekanisme belanja digital melalui Mbizmarket serta mempercepat transformasi pengadaan pemerintah menuju tata kelola yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien.(Rdo)
Ketua Komisi II DPRD Lampung Desak Evaluasi Syarat Kadar Air Jagung 14 Persen
Lampung Tegaskan Komitmen Akuntabilitas di Forum BPK
Walikota Diminta Segera Copot Jabatan Edi Gulvari dari Plh Dirut PD Pasar
