Pemprov Lampung Dukung UPT Khusus BKSDA Perkuat Pengelolaan Kawasan Konservasi

Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan dukungan terhadap rencana pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) khusus oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu di Lampung guna memperkuat pengelolaan kawasan konservasi.
Dukungan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, saat menerima kunjungan Kepala BKSDA Bengkulu, Agung Nugroho, di Ruang Kerja Wakil Gubernur, Rabu (28/01/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Agung menjelaskan bahwa wilayah kerja BKSDA Bengkulu saat ini mencakup dua provinsi, yakni Bengkulu dan Lampung, dengan total sekitar 40 kawasan konservasi. Ia menyebut kawasan di Lampung memiliki luasan dan kompleksitas yang lebih besar, termasuk kawasan strategis nasional dan internasional seperti Krakatau yang telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia.
Menurutnya, pembentukan UPT khusus di Lampung menjadi kebutuhan mendesak agar pengelolaan dan pengawasan kawasan konservasi dapat dilakukan secara lebih optimal dan fokus.
Menanggapi hal itu, Wagub Jihan menyatakan Pemprov Lampung memahami urgensi penguatan kelembagaan konservasi, mengingat intensitas persoalan kawasan konservasi di Lampung dalam beberapa waktu terakhir cukup tinggi.
Selain aspek kelembagaan, Jihan juga menyoroti keluhan masyarakat di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang terdampak gangguan hama pada komoditas utama seperti kelapa. Kondisi tersebut dinilai berdampak pada penurunan pendapatan masyarakat dan perlu penanganan komprehensif.
Pemprov Lampung berharap BKSDA bersama Kementerian Kehutanan dapat meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah serta masyarakat, baik melalui pendekatan teknis, konsultatif, maupun dukungan kebijakan dari pemerintah pusat.
Wagub menegaskan komitmen Pemprov Lampung untuk terus mendukung langkah strategis dalam menjaga kelestarian kawasan konservasi sekaligus memastikan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya tetap terlindungi.(Red)