PKBI Lampung Dorong Pemuda Kawal SDGs

 

BANDAR LAMPUNG – Peran generasi muda dalam pembangunan berkelanjutan menjadi sorotan dalam diskusi publik bertema “Pemuda Bergerak untuk Masa Depan Berkelanjutan” yang digelar Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Lampung di Djaya House Caffe & Resto, Rabu (21/10/2026).

Diskusi bertajuk Collaborative Empowerment for SDGs tersebut menghadirkan tujuh pemateri dari unsur pemerintah, organisasi pers, masyarakat sipil, akademisi, dan pegiat lingkungan. Kegiatan ini menjadi ruang dialog untuk mendorong keterlibatan anak muda dalam menjawab persoalan lingkungan, kesenjangan sosial, dan kesetaraan gender.

Direktur UBL SDGs Center, AR Fritz Akhmad Nuzir, mengatakan pemuda memiliki peran strategis dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) melalui inovasi, kolaborasi, dan aksi nyata.

Menurutnya, pemanfaatan teknologi perlu diimbangi keterlibatan langsung di masyarakat. Pemenuhan kebutuhan generasi saat ini juga harus mempertimbangkan dampak lingkungan agar tidak mengorbankan masa depan.

Staf Advokasi dan Kampanye WALHI Lampung, Mustakim, menyoroti persoalan perubahan iklim dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih menjadi perhatian. Ia menegaskan perlunya sinergi pemerintah, masyarakat, dan organisasi pemuda dalam mendorong perlindungan lingkungan.

Sementara itu, Ketua SP Sebaya Lampung, Reni Yuliana Meutia, menilai perempuan memiliki keterkaitan dengan seluruh tujuan SDGs. Namun, perempuan di pedesaan masih menghadapi keterbatasan akses pendidikan dan informasi, serta belum sepenuhnya dilibatkan dalam pengambilan keputusan.

Ia menekankan pentingnya menempatkan perempuan sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek kebijakan.

Ketua AJI Bandar Lampung, Dian Wahyu Kusuma, menyoroti pentingnya peran media dalam menyampaikan isu pembangunan berkelanjutan kepada masyarakat. Media, menurutnya, perlu menyederhanakan informasi kompleks, seperti emisi dan indikator SDGs, agar mudah dipahami publik.

Ia juga mengingatkan pentingnya pemberitaan yang berbasis fakta, setara gender, dan bebas stereotip.

Dari unsur pemerintah, perwakilan Bappeda Provinsi Lampung menyampaikan bahwa pemuda dan perempuan perlu dilibatkan secara aktif dalam perencanaan pembangunan, mulai dari tingkat desa hingga provinsi. Pelibatan tersebut mencakup penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

Pemerintah daerah juga membuka ruang bagi generasi muda untuk menyampaikan masukan terhadap prioritas pembangunan, termasuk pemberdayaan perempuan dan pelestarian lingkungan.

Direktur Eksekutif Daerah PKBI Lampung, Muhamad Fajar Santoso, menegaskan kebijakan pembangunan perlu dirumuskan dengan mendengar aspirasi masyarakat. Menurutnya, partisipasi publik dan dukungan pemerintah harus berjalan beriringan.

Ia juga mengingatkan agar keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari infrastruktur fisik, tetapi turut memperhatikan aspek sosial dan kesetaraan gender. Beban domestik perempuan yang kerap menjalankan peran ganda juga perlu mendapat perhatian.

Direktur Eksekutif Yayasan Penggerak Lingkungan Sosial, Tri Meilan Purwati, mengajak anak muda untuk tidak bersikap apatis terhadap persoalan bersama.

Menurutnya, keinginan menyelamatkan diri sendiri tidak akan menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat. Karena itu, generasi muda perlu kembali membangun kepedulian dan mengambil peran dalam mendorong perubahan.

Dalam sesi tanya jawab, perwakilan MCC UIN menyampaikan keresahan terkait penanganan karhutla, sejumlah kebijakan pemerintah, serta ruang bagi pemuda untuk menyampaikan aspirasi. Ia berharap pemerintah membuka dialog dan melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang dinilai belum menjawab kebutuhan masyarakat.

Peserta tersebut juga menyoroti sikap apatis sebagian mahasiswa dan mempertanyakan cara membangkitkan partisipasi generasi muda dalam mengawal berbagai persoalan publik.

Diskusi ini menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Keterlibatan pemuda tidak cukup berhenti pada forum diskusi, tetapi perlu diwujudkan melalui partisipasi aktif, pengawasan kebijakan, dan aksi nyata di tengah masyarakat.(Rls)