Rakor Pengendalian Inflasi 2026, Lampung Inflasi Terendah Kedua Nasional

Bandar Lampung — Provinsi Lampung kembali mencatatkan kinerja positif dalam pengendalian inflasi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada 5 Januari 2026, inflasi tahunan (year on year/y-on-y) Lampung pada Desember 2025 tercatat sebesar 1,25 persen, menjadikan Lampung sebagai provinsi dengan inflasi terendah kedua secara nasional.
Sementara itu, inflasi bulanan (month to month/m-to-m) pada Desember 2025 berada di angka 0,59 persen, menunjukkan stabilitas harga di Provinsi Lampung tetap terjaga.
Capaian tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang digelar secara nasional, Senin (12/1/2026). Rapat dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir dan diikuti seluruh kepala daerah serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Indonesia.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal diwakili Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan (Ekubang) Bani Ispriyanto, yang mengikuti rakor secara virtual dari Ruang Command Center, Lantai II Diskominfotik Provinsi Lampung.
Dalam arahannya, Tomsi Tohir mengapresiasi kinerja pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga. Ia menegaskan rakor ini menjadi forum evaluasi sekaligus penguatan komitmen pemerintah daerah dalam pengendalian inflasi.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada para kepala daerah, jajaran dinas, kementerian, dan lembaga atas berbagai upaya pengendalian inflasi yang telah dilakukan,” ujar Tomsi.
Ia juga menekankan pentingnya langkah antisipatif menjelang bulan suci Ramadan, yang biasanya diikuti peningkatan permintaan dan harga komoditas strategis seperti bawang merah, bawang putih, telur ayam ras, daging ayam ras, cabai rawit, dan minyak goreng.
Tomsi berharap koordinasi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah dapat menjaga inflasi tetap terkendali serta daya beli masyarakat tetap terjaga sepanjang tahun 2026.(Rdo)