Bandar Lampung – Aspirasi masyarakat Kota Metro kembali mengemuka terkait kondisi Jalan Patimura yang dinilai rusak parah dan membahayakan pengguna jalan. Jalan provinsi sepanjang 7 kilometer tersebut menjadi sorotan utama dalam agenda reses Anggota DPRD Provinsi Lampung, Tondi Muammar Gaddafi Nasution, pada masa sidang ketiga tahun 2025.
Dalam pertemuan bersama warga, Tondi menyampaikan bahwa terdapat empat hingga lima titik jalan provinsi yang bermasalah dan membutuhkan perbaikan segera, salah satunya Jalan Patimura di Metro. “Warga berharap jalan ini diperbaiki total. Namun jika belum memungkinkan, minimal tambal sulam untuk menutup lubang-lubang yang bisa membahayakan,” ujarnya, Kamis (31/7/2025).
Politisi Fraksi Golkar itu menekankan agar perbaikan Jalan Patimura masuk dalam anggaran perubahan tahun 2025, atau paling lambat bisa terealisasi pada 2026. Menurutnya, kebutuhan infrastruktur jalan tidak bisa ditunda terlalu lama karena berhubungan langsung dengan keselamatan dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Mengacu pada SK Gubernur Lampung Nomor G/297/V.03/HK Tahun 2023, tercatat ada 98 ruas jalan provinsi dengan total panjang 1.695 kilometer yang tersebar di 15 kabupaten/kota. Tondi mengakui keterbatasan anggaran menjadi tantangan utama, namun menegaskan bahwa progres nyata harus terlihat di tiap daerah.
“Kalau reses tiga kali setahun tapi tidak ada hasilnya, masyarakat pasti kecewa. Karena itu harus ada langkah nyata di setiap kabupaten/kota,” tegas Anggota Komisi IV DPRD Lampung tersebut.
Ia juga menyoroti praktik efisiensi anggaran daerah yang seringkali justru memotong belanja infrastruktur. Menurutnya, pemangkasan seharusnya dilakukan pada pos lain seperti perjalanan dinas, belanja barang, dan konsumsi kegiatan, bukan pada kebutuhan dasar masyarakat.
“Kalau efisiensi menyasar infrastruktur, dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Padahal infrastruktur itu kebutuhan mendasar,” katanya.
Tondi menutup pernyataannya dengan harapan agar hasil reses benar-benar dijadikan dasar perencanaan pembangunan, bukan hanya formalitas. Ia optimistis di bawah kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal, aspirasi masyarakat dapat terwujud.
“Tujuannya jelas, mensejahterakan masyarakat Lampung. Maka hasil reses 85 anggota DPRD harus diwujudkan dalam program nyata, bukan sekadar menjaring aspirasi,” pungkasnya.(TM)
