BANDAR LAMPUNG – DPRD Kota Bandar Lampung terus memperkuat peran legislasi dalam mendorong pembangunan daerah yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Salah satu langkah tersebut dilakukan melalui pembahasan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD tahun 2026 yang menyentuh sejumlah sektor strategis.
Pembahasan empat Raperda tersebut digelar dalam Sidang Paripurna Internal di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Bandar Lampung, Teluk Betung, Senin (14/9/2026). Masing-masing rancangan regulasi merupakan usulan dari komisi-komisi DPRD sesuai dengan bidang tugasnya.

Empat Raperda itu meliputi penyelenggaraan pendidikan wawasan kebangsaan, rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah, penataan dan pengendalian infrastruktur pasif telekomunikasi, serta perlindungan guru dan tenaga kependidikan.
Keempatnya dinilai memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan Kota Bandar Lampung, baik dari aspek penguatan nilai kebangsaan, pengembangan potensi ekonomi daerah, penataan infrastruktur, maupun peningkatan kualitas pendidikan.
Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan yang diusulkan Komisi I diarahkan untuk memperkuat pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila, persatuan, dan kesadaran berbangsa dan bernegara.

Penguatan wawasan kebangsaan menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga kehidupan masyarakat yang harmonis di tengah keberagaman. Melalui regulasi yang tepat, pendidikan kebangsaan diharapkan dapat diterapkan secara berkelanjutan dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat.
Sementara itu, Komisi II mengusulkan Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah. Regulasi ini menjadi bagian penting dalam mendorong pengembangan sektor pariwisata secara terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Dengan perencanaan yang matang, potensi wisata di Bandar Lampung diharapkan dapat dikembangkan untuk meningkatkan daya tarik daerah, membuka peluang usaha, serta memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.
Di sektor infrastruktur, Komisi III mengusulkan Raperda tentang Penataan dan Pengendalian Infrastruktur Pasif Telekomunikasi. Regulasi ini diharapkan menjadi landasan dalam menata pembangunan infrastruktur pendukung jaringan telekomunikasi agar lebih tertib, terkoordinasi, dan sesuai dengan kebutuhan tata ruang kota.
Penataan tersebut menjadi penting seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan telekomunikasi dan konektivitas digital. Infrastruktur yang tertata diharapkan dapat mendukung aktivitas ekonomi, pelayanan publik, dan perkembangan kota.
Adapun Komisi IV mengusulkan Raperda tentang Perlindungan Guru dan Tenaga Kependidikan. Rancangan regulasi ini menempatkan perlindungan terhadap tenaga pendidik sebagai salah satu perhatian dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.
Guru dan tenaga kependidikan memiliki peran strategis dalam membentuk karakter serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, perlindungan dalam menjalankan tugas profesional menjadi aspek penting yang perlu diperhatikan, termasuk melalui kepastian aturan dan mekanisme penanganan persoalan yang dihadapi di lingkungan pendidikan.
Dalam sidang tersebut, agenda diawali dengan pembukaan, dilanjutkan penyampaian penjelasan dari masing-masing komisi pengusul. Selanjutnya, seluruh fraksi menyampaikan pemandangan umum, sebelum dilanjutkan dengan jawaban pihak pengusul dan tahapan pembahasan berikutnya.
Proses tersebut menjadi bagian dari mekanisme legislasi DPRD untuk mengkaji substansi setiap rancangan peraturan, menyerap pandangan fraksi, serta menyempurnakan materi sebelum memasuki tahapan pembahasan lanjutan.
Melalui pembahasan empat Raperda inisiatif tersebut, DPRD Kota Bandar Lampung diharapkan dapat menghasilkan regulasi yang tidak hanya memenuhi kebutuhan hukum daerah, tetapi juga menjawab persoalan nyata masyarakat.
Dengan regulasi yang disusun secara matang, sektor pendidikan, pariwisata, infrastruktur telekomunikasi, dan perlindungan tenaga kependidikan diharapkan memperoleh landasan hukum yang lebih kuat untuk mendukung pembangunan Kota Bandar Lampung yang tertata, inklusif, dan berkelanjutan. (ADV)




