PESISIR BARAT — Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat membidik peningkatan kualitas pelayanan publik menuju Zona Hijau. Evaluasi menyeluruh terhadap perangkat daerah menjadi langkah yang disiapkan untuk memperbaiki kepatuhan terhadap standar pelayanan sekaligus mencegah maladministrasi.
Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Tedi Zadmiko, menegaskan bahwa pembenahan pelayanan publik harus dilakukan secara berkelanjutan. Seluruh perangkat daerah diminta memperkuat koordinasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan transparan, cepat, dan responsif.
Penegasan tersebut disampaikan dalam kegiatan Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026 di Ruang Rapat Mal Pelayanan Publik Kabupaten Pesisir Barat, Selasa (27/10/2026).
Target menuju Zona Hijau menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah. Berdasarkan rapor penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2024, Kabupaten Pesisir Barat memperoleh nilai 74,87 dan berada di Zona Kuning atau Kategori C dengan kualitas pelayanan sedang.
Hasil tersebut menunjukkan masih adanya aspek pelayanan yang perlu diperbaiki, terutama pemenuhan standar pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, serta peningkatan kualitas layanan pada perangkat daerah yang bersentuhan langsung dengan warga.
Dalam penilaian 2024, Puskesmas Krui memperoleh nilai 89,85, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 80,73, serta Puskesmas Biha 80,12. Ketiganya masuk Zona Hijau sesuai kategori penilaian masing-masing.
Sebaliknya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memperoleh nilai 76,73, Dinas Sosial 70,80, sedangkan Dinas Pendidikan mencatat nilai 51,00 dan berada di Zona Merah atau Kategori D.
Capaian tersebut menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan pembenahan tidak berhenti pada pemenuhan dokumen administratif, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat.
Pada 2026, penilaian difokuskan terhadap empat perangkat daerah, yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana; RSUD KH. Muhammad Thohir Krui; serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
Keempat instansi tersebut didorong memperbaiki berbagai komponen pelayanan, mulai dari pemenuhan standar, ketersediaan sarana dan prasarana, kualitas petugas, hingga mekanisme pengaduan yang terintegrasi.
RSUD KH. Muhammad Thohir Krui dan Dinas PUPR juga diharapkan konsisten menerapkan standar pelayanan, menyediakan fasilitas ramah bagi kelompok rentan, serta memberikan informasi yang transparan mengenai biaya dan waktu pelayanan.
Sementara itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Sosial diminta memperkuat kualitas hasil pelayanan dan memastikan pengaduan masyarakat ditangani secara cepat dan tepat.
Tedi berharap penilaian tahun ini menjadi momentum bagi seluruh perangkat daerah untuk mengevaluasi kekurangan dan meningkatkan kinerja. Menurutnya, keberhasilan pelayanan publik tidak semata-mata diukur dari angka penilaian atau predikat yang diperoleh, tetapi juga dari kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah.
Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran pejabat Pemkab Pesisir Barat dan perwakilan Ombudsman RI Provinsi Lampung, termasuk Asisten Pencegahan Maladministrasi Ahmad Saleh David Faranto dan Alfero Septiawan.
Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat berharap sinergi seluruh perangkat daerah dapat mendorong peningkatan hasil penilaian menuju Zona Hijau. Namun, pencapaian target tersebut membutuhkan perbaikan nyata, terutama dalam memastikan pelayanan yang adil, transparan, mudah diakses, dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat.(Red)



