BANDAR LAMPUNG– Di tengah derasnya arus informasi digital, membedakan fakta dan kabar bohong bukan perkara mudah. Informasi menyebar begitu cepat, sementara kebenarannya kerap tertinggal di belakang.
Anggota DPRD Kota Bandar Lampung, Rizaldi Adrian, mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terseret arus informasi yang belum teruji kebenarannya. Terlebih, kabar bohong yang beredar di media sosial mulai menyentuh berbagai program pemerintah.
Pesan itu disampaikan Rizaldi saat kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (PIP-WK) di wilayah Teluk Betung Timur, Sabtu (31/10/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Rizaldi menyinggung program Koperasi Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, kedua program pemerintah pusat itu memiliki tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia meminta warga tidak langsung mempercayai informasi yang beredar tanpa terlebih dahulu memeriksa sumber dan kebenarannya.
“Yakinlah, program-program pemerintah pusat memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Seperti Koperasi Merah Putih, program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program lainnya. Jangan sampai kita terpengaruh berita hoaks yang belum tentu benar,” ujar Rizaldi.
Namun, menjaga masyarakat dari hoaks bukan berarti menutup ruang kritik. Justru, warga perlu memiliki kecakapan memilah informasi agar dapat membedakan kritik yang berbasis fakta dengan kabar yang sengaja menyesatkan.
Legislator Partai Gerindra itu juga menyinggung kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung di bawah kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal, terutama pembebasan biaya komite sekolah.
Baginya, kebijakan tersebut berkaitan langsung dengan kehidupan keluarga. Sebab, biaya pendidikan masih menjadi salah satu persoalan yang dirasakan sebagian orang tua.
Ia mengingatkan pengalaman ketika sejumlah orang tua kesulitan mengambil ijazah anak karena terbentur tunggakan biaya sekolah.
“Dulu, kita ingat masih banyak orang tua yang kesulitan menebus ijazah anaknya karena terkendala tunggakan biaya sekolah. Sekarang, dengan adanya kebijakan pembebasan biaya komite sekolah, diharapkan orang tua tidak lagi terbebani persoalan tersebut,” katanya.
Rizaldi berharap masyarakat dapat mendukung program pemerintah yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Meski demikian, dukungan tersebut harus berjalan beriringan dengan sikap kritis dan kecermatan dalam menerima informasi.
Baginya, nilai-nilai Pancasila tidak cukup hanya diucapkan dalam forum sosialisasi. Persatuan, kebersamaan, dan sikap saling menghargai harus hadir dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika masyarakat berbeda pendapat.
Di tengah riuhnya media sosial, menjaga nalar menjadi pekerjaan bersama. Sebab, masyarakat yang cerdas bukanlah mereka yang mudah percaya, melainkan mereka yang bersedia memeriksa sebelum menyimpulkan dan berpikir sebelum menyebarkan.(**)





