Marindo: Pemprov Lampung Dukung PPPK Paruh Waktu Jadi ASN, Tunggu Aturan Pusat

 

BANDAR LAMPUNG– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menyatakan dukungan terhadap rencana pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Namun, pelaksanaannya masih menunggu regulasi resmi dari pemerintah pusat.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, mengatakan kebijakan tersebut menjadi kabar baik bagi para tenaga PPPK paruh waktu yang selama ini telah mengabdi di lingkungan pemerintahan.

Menurutnya, peningkatan status kepegawaian tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian masa depan bagi para tenaga paruh waktu, baik di lingkungan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.

“Kita sudah mendengar di media bahwa PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi ASN. Kita ikut bahagia, tetapi secara resmi dokumen tertulisnya di BKD atau kepegawaian belum diterima,” kata Marindo saat diwawancarai di Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung, Senin (9/11/2026).

Marindo mengaku telah meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Lampung untuk terus memantau perkembangan kebijakan tersebut. Dengan demikian, pemerintah daerah bisa segera mengambil langkah apabila aturan resmi dari pemerintah pusat telah diterbitkan.

Ia menegaskan, Pemprov Lampung pada prinsipnya mendukung penuh kebijakan tersebut. Terlebih, para tenaga PPPK paruh waktu telah memberikan kontribusi dalam menjalankan pelayanan pemerintahan.

“Pada prinsipnya, kita berharap teman-teman dan keluarga kita yang selama ini bekerja sebagai tenaga paruh waktu segera mendapatkan kepastian untuk menjadi ASN,” ujarnya.

Meski demikian, Marindo mengingatkan masih ada sejumlah hal yang perlu dipastikan, terutama menyangkut mekanisme penggajian setelah perubahan status kepegawaian tersebut.

Selama ini, penggajian tenaga paruh waktu telah diatur oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, apabila kebijakan baru melibatkan pemerintah pusat, mekanisme pembiayaan dan pembagian kewenangannya perlu menunggu aturan lebih lanjut.

“Mengenai penggajiannya nanti akan mengikuti regulasi yang ada. Ini yang harus kita pastikan. Untuk yang paruh waktu, selama ini sudah diadakan baik di provinsi maupun kabupaten/kota. Namun, untuk selanjutnya ketika akan diambil oleh pusat, seperti apa mekanisme dan regulasinya, ini akan kita pastikan,” jelasnya.

Marindo menambahkan, data tenaga PPPK paruh waktu pada prinsipnya telah tersedia di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Data tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam proses pendataan kepegawaian secara nasional.

Pemprov Lampung, lanjutnya, akan menyampaikan perkembangan kebijakan tersebut kepada publik setelah pemerintah pusat menerbitkan kepastian regulasi dan mekanisme pelaksanaannya.

“Insyaallah akan kita sampaikan kepada publik apabila nanti kepastiannya sudah terbit,” pungkasnya.(Red)