Petisi Pers Menguap, Oknum Tim Media Gubernur Tak Tersentuh

 

BANDAR LAMPUNG– Petisi telah disampaikan. Pertemuan sudah digelar. Puluhan wartawan dan organisasi pers telah menyuarakan keberatan. Namun, hampir sebulan setelah dialog dengan Pemerintah Provinsi Lampung, penyelesaian dugaan tindakan arogan oknum tim media gubernur belum juga terlihat.

Di tengah kebuntuan itu, Pimpinan Umum sekaligus Pimpinan Redaksi Lampungone, Munzir, SE, kembali angkat suara. Ia mendesak Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengevaluasi, bahkan mencopot oknum tim media gubernur yang diduga melakukan tindakan fisik terhadap wartawati saat menjalankan tugas jurnalistik.

Bagi Munzir, persoalan ini bukan perkara kecil yang bisa diselesaikan dengan pertemuan dan basa-basi birokrasi. Ada martabat jurnalis yang dipertaruhkan, juga kebebasan pers ketika bekerja di lingkungan pemerintahan.

Kekecewaan itu muncul setelah pertemuan antara organisasi wartawan dan Pemprov Lampung pada Jumat (2/10/2026) dinilai belum menghasilkan tindak lanjut konkret. Pertemuan yang dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah, serta puluhan perwakilan organisasi pers tersebut sebelumnya diharapkan menjadi jalan keluar atas persoalan yang mencederai hubungan pemerintah dan wartawan.

Namun, menurut Munzir, hingga Senin (9/11/2026), belum ada penyelesaian yang jelas. Permintaan maaf secara langsung kepada wartawati Lampungone yang menjadi pihak terdampak pun belum diterima.

“Saya sebagai pimpinan umum dan Pimpred Lampungone sangat kecewa. Pertemuan petisi kemarin sudah dihadiri ketua lembaga dan puluhan wartawan untuk mengevaluasi persoalan ini. Namun, kenapa sampai sekarang belum ada pergerakan atau tindak lanjut yang jelas?” kata Munzir.

Mantan Ketua DPD KWRI periode 2018-2023 itu menilai pembiaran terhadap persoalan tersebut berpotensi memperpanjang konflik di kalangan insan pers. Apalagi, dugaan tindakan yang dipersoalkan bukan sekadar perselisihan komunikasi, melainkan menyangkut perlakuan fisik terhadap jurnalis ketika menjalankan tugas.

Peristiwa itu bermula saat wartawati Lampungone berinisial L meliput apel pembukaan Kemah Bakti Satya Linmas di Bumi Perkemahan Karya Bakti Herman H.N., Kemiling, Bandar Lampung, Kamis (24/9/2026).

Dalam insiden tersebut, L diduga didorong oleh salah satu anggota tim media gubernur hingga mengenai bagian dada. Dugaan perlakuan itu kemudian menjadi keberatan serius bagi Lampungone.

Munzir menegaskan, jurnalis yang sedang melakukan peliputan semestinya dihormati dan diberi ruang menjalankan pekerjaannya. Bukan justru menghadapi tindakan yang dapat menghambat kerja jurnalistik.

“Ini sangat meresahkan. Saya meminta Gubernur Lampung mengevaluasi oknum tersebut. Jangan sampai perilaku seperti ini dibiarkan dan justru menimbulkan konflik berkepanjangan di antara sesama media,” ujarnya.

Ia juga meminta gubernur tidak berhenti pada komunikasi dan dialog. Menurutnya, perlu ada tanggung jawab dari pihak yang dipersoalkan, termasuk permintaan maaf secara terbuka kepada wartawan yang terdampak.

Jika tidak ada itikad baik, Munzir menilai penonaktifan dari tim media gubernur patut menjadi pilihan.

“Kalau tidak ingin meminta maaf secara terbuka kepada karyawan saya, sebaiknya oknum tersebut dikeluarkan dari tim media gubernur. Ini untuk menghindari konflik selanjutnya,” tegasnya.

Bagi Munzir, tim media gubernur semestinya menjadi penghubung komunikasi antara kepala daerah dan insan pers. Keberadaannya harus mempermudah akses informasi, bukan menciptakan jarak atau ketegangan dengan wartawan.

Ia meminta Rahmat Mirzani Djausal turun tangan agar persoalan tersebut tidak terus berlarut-larut.

“Jangan diam saja atau membiarkan perangai oknum ini berkepanjangan. Kami ingin ada penyelesaian yang jelas. Jika memang tidak ada keinginan meminta maaf kepada para jurnalis yang terdampak, lebih baik dinonaktifkan saja,” tandasnya.

Petisi itu kini menyisakan pertanyaan tentang keseriusan pemerintah menjaga hubungan dengan pers. Sebab, kebebasan jurnalistik tidak cukup dijamin melalui pernyataan resmi. Ia juga harus terlihat dari sikap dan tindakan aparat maupun orang-orang yang bekerja di sekitar kekuasaan.

Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan dari Gubernur Lampung maupun pihak tim media yang dipersoalkan mengenai desakan evaluasi dan pencopotan tersebut.(**)