BANDAR LAMPUNG– Kemandirian keuangan daerah menjadi salah satu fondasi penting dalam mempercepat pembangunan. Semakin kuat kemampuan pendapatan daerah, semakin besar pula ruang pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Hal tersebut menjadi salah satu perhatian DPRD Kota Bandar Lampung dalam pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Bersama Pemerintah Kota Bandar Lampung, DPRD menyepakati kenaikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp311,6 miliar. Dari sebelumnya sekitar Rp1,125 triliun, target PAD dalam Perubahan APBD 2026 meningkat menjadi Rp1,44 triliun.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD 2026 dan KUA-PPAS APBD 2027 dalam rapat paripurna DPRD Kota Bandar Lampung, Jumat (14/8/2026).

Baca Juga  Mayors Talk APEKSI Outlook 2025 Bahas Evaluasi Kinerja Kota dan Tantangan 2026

Rapat dipimpin Wakil Ketua II DPRD Bandar Lampung Afrizal.

Anggota Badan Anggaran DPRD Bandar Lampung, Agus Djumadi, menjelaskan bahwa penyesuaian anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi keuangan daerah dan kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, pembahasan perubahan anggaran tidak semata-mata berkaitan dengan penyesuaian angka pendapatan dan belanja. Lebih dari itu, kebijakan tersebut harus mampu menjaga kesinambungan pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sejumlah pertimbangan menjadi perhatian dalam pembahasan, mulai dari pemerataan belanja daerah, penyesuaian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2025 berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, kesinambungan tahapan pengelolaan APBD, hingga penyelesaian kewajiban kepada pihak ketiga.

Kenaikan target PAD tersebut direncanakan bersumber dari optimalisasi pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan asli daerah lainnya yang sah.

Baca Juga  Hardiknas 2023, Walikota Bandar Lampung Fokus Tingkatkan Kualitas SDM

Secara keseluruhan, target pendapatan daerah dalam Perubahan APBD 2026 mencapai Rp2,981 triliun. Angka tersebut mencakup pendapatan transfer yang meningkat sekitar Rp8,82 miliar menjadi Rp1,538 triliun.

Bagi DPRD, peningkatan kapasitas fiskal harus berjalan beriringan dengan tata kelola anggaran yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

Sebab, keberhasilan pembangunan bukan hanya diukur dari besarnya target pendapatan daerah, tetapi juga dari sejauh mana anggaran tersebut kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan dan pembangunan yang berkualitas.

Optimalisasi PAD juga diharapkan dilakukan melalui pengelolaan potensi daerah secara profesional, tanpa mengabaikan kemampuan ekonomi masyarakat.

Dengan demikian, peningkatan pendapatan tidak sekadar menjadi target administratif, melainkan instrumen untuk memperkuat pembangunan kota.

Baca Juga  Pemkot Bandar Lampung Kucurkan Rp60 Miliar untuk Pembangunan Gedung Kejati Lampung

DPRD dan Pemerintah Kota Bandar Lampung diharapkan terus menjaga sinergi dalam mengawal pelaksanaan APBD. Pengawasan terhadap realisasi pendapatan dan efektivitas belanja menjadi bagian penting agar setiap rupiah anggaran memberikan manfaat nyata.

Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan angka PAD yang terus meningkat. Mereka juga menantikan jalan lingkungan yang lebih baik, drainase yang berfungsi, pelayanan kesehatan yang mudah diakses, pendidikan berkualitas, serta fasilitas publik yang semakin memadai.

Di situlah keberhasilan kebijakan anggaran diuji: ketika peningkatan pendapatan daerah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Bandar Lampung.(ADV)

 

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan