BANDAR LAMPUNG– Bencana tidak pernah datang dengan mengetuk pintu. Banjir, tanah longsor, pohon tumbang hingga angin puting beliung bisa terjadi sewaktu-waktu, terutama ketika musim penghujan mulai tiba.
Di tengah ancaman tersebut, kesiapan menjadi hal yang tidak bisa ditawar. Bukan hanya soal personel dan peralatan, tetapi juga bagaimana seluruh instansi mampu bergerak bersama untuk melindungi keselamatan masyarakat.
Hal itu menjadi perhatian Ketua Komisi I DPRD Kota Bandar Lampung, Hj. Misgustini, S.H., M.H., saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapsiagaan Tanggap Bencana Tahun 2026/2027 yang digelar Polresta Bandar Lampung di The Lounge Polresta, Selasa (10/11/2026).
Bagi Misgustini, kesiapsiagaan bukan sekadar agenda rutin antarlembaga. Lebih dari itu, koordinasi sebelum bencana terjadi merupakan bagian dari upaya mencegah jatuhnya korban dan meminimalkan dampak yang dirasakan masyarakat.
Ia mengapresiasi langkah Polresta Bandar Lampung yang menginisiasi rapat koordinasi tersebut sebagai bentuk antisipasi menghadapi berbagai kemungkinan bencana.
“Kesiapsiagaan adalah kunci. Kita tidak boleh menunggu bencana datang baru bergerak. Rakor ini sangat penting agar semua pihak sudah tahu apa yang harus dilakukan, siapa berbuat apa, dan bagaimana cara bertindak cepat saat bencana terjadi,” ujar Misgustini.
Ia menegaskan, keselamatan warga harus menjadi kepentingan bersama. Karena itu, tidak boleh ada ego sektoral ketika masyarakat membutuhkan pertolongan.
Menurutnya, DPRD Kota Bandar Lampung, khususnya Komisi I yang membidangi pemerintahan, hukum, dan ketertiban, siap mendukung upaya penanggulangan bencana melalui fungsi penganggaran dan pengawasan.
“Kami di DPRD siap bersinergi. Keselamatan warga adalah prioritas utama. Jangan sampai ada korban jiwa hanya karena kita lambat dan tidak siap,” tegasnya.
Misgustini juga mengingatkan pentingnya pemetaan wilayah rawan bencana. Kawasan yang berpotensi mengalami banjir, tanah longsor, pohon tumbang, maupun angin puting beliung perlu mendapat perhatian khusus menjelang musim penghujan.
Ia meminta seluruh instansi memastikan kesiapan posko, jalur evakuasi, personel, hingga ketersediaan logistik. Informasi mengenai wilayah rawan dan langkah penyelamatan juga perlu disampaikan kepada masyarakat agar warga mengetahui apa yang harus dilakukan ketika situasi darurat terjadi.
“Pemetaan wilayah rawan harus jelas, posko harus siap, jalur evakuasi harus diketahui warga, dan logistik harus tersedia. Semua itu harus disiapkan dari sekarang,” katanya.
Rakor tersebut dihadiri jajaran Polresta Bandar Lampung, perwakilan TNI, BPBD Kota Bandar Lampung, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Satpol PP, Damkar, PLN, serta sejumlah instansi terkait lainnya.
Melalui koordinasi lintas sektor ini, diharapkan setiap instansi memiliki kesiapan dan pemahaman yang sama dalam menghadapi situasi darurat.
Sebab, ketika bencana datang, masyarakat tidak hanya membutuhkan kehadiran petugas, tetapi juga pertolongan yang cepat, terkoordinasi, dan tepat sasaran.(**/Suf)





