DENPASAR – Komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendukung keberlangsungan pendidikan swasta mendapat apresiasi di tingkat nasional. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal meraih penghargaan BMPS Award 2026 kategori Ing Ngarsa Sung Tuladha dari Dewan Pengurus Nasional Badan Musyawarah Perguruan Swasta (DPN BMPS).
Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kepemimpinan, keteladanan, dedikasi, serta kontribusi dalam mendukung kemajuan pendidikan swasta di Provinsi Lampung.
Penghargaan ditetapkan melalui Surat Keputusan DPN BMPS Nomor 13/SKEP/DPN-BMPS/XII-2026. Dalam piagamnya, Gubernur Lampung dinilai memiliki kepemimpinan inspiratif dalam mendorong keberlangsungan lembaga pendidikan swasta.
Dalam kesempatan tersebut, penghargaan diterima oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Amirico, yang mewakili Gubernur Lampung.
Rahmat Mirzani Djausal menjadi satu dari tujuh kepala daerah di Indonesia yang menerima BMPS Award 2026. Penghargaan serupa juga diberikan kepada sejumlah kepala daerah, termasuk Gubernur Bali I Wayan Koster.
Salah satu perhatian dalam pemberian penghargaan ini adalah kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung dalam menata Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB), terutama terkait pemerataan kesempatan antara sekolah negeri dan swasta.
Melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pemprov Lampung melakukan pembenahan mekanisme penerimaan murid baru dengan mengedepankan prinsip objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.
Pada pelaksanaan SPMB 2026, misalnya, seleksi jalur domisili SMA menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT). Domisili menjadi persyaratan pendaftaran, sedangkan hasil tes akademik menjadi salah satu dasar penentuan kelulusan.
Selain itu, sekolah negeri diarahkan menerima peserta didik sesuai daya tampung dan ketentuan jumlah rombongan belajar (rombel).
Penataan tersebut diharapkan menciptakan distribusi peserta didik yang lebih seimbang. Sekolah negeri dapat menjalankan penerimaan sesuai kapasitas, sementara sekolah swasta tetap memiliki kesempatan memperoleh peserta didik dari masyarakat yang belum tertampung di sekolah negeri.
Persoalan ini menjadi penting mengingat sejumlah sekolah swasta selama ini menghadapi tantangan dalam memperoleh murid baru. Padahal, keberadaan sekolah swasta memiliki peran penting dalam memperluas akses pendidikan dan membantu pemerintah memenuhi kebutuhan layanan pendidikan masyarakat.
Dengan demikian, kebijakan penerimaan murid baru tidak hanya menyangkut proses seleksi, tetapi juga keberlangsungan ekosistem pendidikan secara menyeluruh.
Penghargaan BMPS Award 2026 diserahkan dalam rangkaian Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I BMPS sekaligus peringatan HUT ke-55 BMPS Nasional yang berlangsung di Bali pada 11–13 November 2026.
Kegiatan pembukaan berlangsung di Taman Budaya Bali Werdhi Budaya Art Centre, Denpasar, Rabu (11/11/2026). Acara tersebut dihadiri Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah RI, Prof. Atip Latipulhayat, yang sekaligus membuka kegiatan secara resmi.
Hadir pula Ketua Umum BMPS Nasional Ki Dr. Saur Panjaitan XIII, Gubernur Bali I Wayan Koster, serta sejumlah tokoh dan pemangku kepentingan pendidikan.
Mukernas BMPS 2026 juga membahas berbagai tantangan pendidikan di era digital. Di antaranya strategi pengelolaan sekolah swasta melalui pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI), coding, serta penguatan sinergi pemerintah dan penyelenggara pendidikan swasta.
Forum tersebut turut membahas transformasi mutu pendidikan nasional, keberlanjutan yayasan pendidikan, serta posisi sekolah swasta dalam Rapor Pendidikan.
BMPS sendiri merupakan organisasi nasional yang menjadi wadah musyawarah dan perjuangan bagi penyelenggara pendidikan swasta di Indonesia.
Penghargaan Ing Ngarsa Sung Tuladha memiliki makna seorang pemimpin harus mampu memberikan teladan di depan. Filosofi tersebut menempatkan keteladanan sebagai bagian penting dalam kepemimpinan.
Bagi Lampung, penghargaan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pembangunan pendidikan membutuhkan keterlibatan seluruh pihak. Sekolah negeri dan swasta tidak semestinya dipertentangkan, melainkan harus tumbuh berdampingan dalam memberikan akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat.
Keberlanjutan pendidikan swasta, pemerataan kesempatan belajar, serta peningkatan mutu sekolah menjadi pekerjaan yang terus membutuhkan perhatian pemerintah daerah. (Red)
Bea Cukai Musnahkan Puluhan Juta Rokok Ilegal, Negara Selamatkan Rp44,6 Miliar
Pendapatan Daerah Kota Bandar Lampung Diproyeksikan Naik 2,26 Persen di Tahun 2026
Pemkot Bandar Lampung Siapkan Perbaikan 100 Titik Jalan
