BANDAR LAMPUNG-Kritik pers kerap terdengar sebagai gangguan bagi birokrasi. Namun, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, Zulkarnain, justru mengundang wartawan untuk mengkritik lembaganya. Ia mengakui, komunikasi di lingkungan Kemenag masih menyisakan pekerjaan rumah.

Pernyataan itu disampaikan Zulkarnain dalam Media Gathering Bersama Insan Pers 2026 di Aula Saibatin, Kantor Wilayah Kemenag Lampung, Senin, 16 November 2026. Sebanyak 32 media menghadiri pertemuan tersebut.

Di hadapan para wartawan, Zulkarnain menyebut pers bukan sekadar alat penyebar informasi kegiatan pemerintah. Media, menurut dia, juga memiliki fungsi sebagai mitra kritis yang independensinya harus dihormati.

“Silakan teman-teman media melakukan kritik. Tidak ada masalah bagi saya untuk dikritik,” kata Zulkarnain.

Baca Juga  Gubernur Mirza Instruksikan OPD Jalankan Gerakan ASRI

Pernyataan itu terdengar menjanjikan. Tapi persoalan hubungan pemerintah dan pers tidak selesai hanya dengan membuka pintu kritik. Ada perkara yang lebih mendasar: kesediaan birokrasi menjawab pertanyaan, memberikan data, dan mengonfirmasi informasi tanpa harus menunggu acara resmi.

Zulkarnain mengakui komunikasi dan fungsi kehumasan di lingkungan Kanwil Kemenag Lampung belum berjalan optimal. Persoalan itu bahkan menjangkau satuan kerja madrasah dan Kantor Urusan Agama. Permintaan konfirmasi dari wartawan, ia mengakui, masih kerap tertunda.

Kondisi tersebut dapat memunculkan ruang kosong informasi. Ketika pejabat sulit dihubungi dan konfirmasi tak kunjung diberikan, masyarakat berpotensi menerima informasi yang tidak utuh. Padahal, keterbukaan bukan sekadar kesediaan menerima wartawan di ruang pertemuan.

Baca Juga  Ketua DPRD Lampung Apresiasi Kiprah LDII dalam Penguatan Wawasan Kebangsaan

Zulkarnain mengaku telah meminta jajarannya memperbaiki komunikasi dengan media. Ia menginginkan setiap permintaan informasi ditanggapi lebih cepat dan setiap persoalan dijelaskan secara bertanggung jawab.

Namun, ia juga mengingatkan wartawan agar melakukan verifikasi, klarifikasi, dan tabayun sebelum menerbitkan informasi. Menurut dia, setiap persoalan sebaiknya dikomunikasikan untuk mencari jalan keluar bersama.

“Alangkah baiknya jika informasi yang diperoleh kita crosscheck terlebih dahulu, tabayun, klarifikasi, dan mencari solusi bersama-sama,” ujarnya.

Dalam urusan birokrasi, Zulkarnain juga menjelaskan bahwa penanganan dugaan pelanggaran disiplin aparatur maupun mutasi jabatan harus mengikuti prosedur administrasi pemerintahan. Proses tersebut tidak bisa dilakukan secara serta-merta.

Pertemuan itu juga diisi pemaparan capaian kinerja, prestasi, program prioritas, layanan unggulan, dan isu strategis Kemenag Lampung sepanjang 2026. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Bagian Tata Usaha Yan Maradonna, para kepala bidang, pembimbing masyarakat, serta ketua tim kerja.

Baca Juga  Komisi I DPRD Bandar Lampung Gelar Rapat Evaluasi APBD 2024 Dipimpin Misgustini

Bagi Kemenag, media gathering diharapkan memperkuat kemitraan dan kepercayaan publik. Tapi bagi pers, ukuran keterbukaan bukanlah seberapa ramah pejabat menyambut wartawan dalam sebuah acara.(Herwanda Pratama)

 

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan