BANDAR LAMPUNG – Ketika masyarakat diminta berhemat dan pemerintah daerah dituntut mengutamakan efisiensi anggaran, dugaan pengadaan telepon genggam Samsung Galaxy Z Fold 5 senilai Rp19,54 juta di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Bandar Lampung justru memantik kritik.

Pemerhati Kebijakan Hukum, Sosial, dan Publik sekaligus Eksekutif Nasional AKKI, Benny N.A. Puspanegara, menilai pengadaan perangkat premium tersebut patut dipertanyakan. Bukan semata-mata soal harga sebuah telepon genggam, melainkan menyangkut sensitivitas pejabat dalam menggunakan uang rakyat.

Menurut Benny, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) bukanlah ruang bagi birokrasi untuk memenuhi kebutuhan fasilitas tanpa mempertimbangkan urgensi dan kepentingan publik.

“APBD bukan uang warisan nenek moyang pejabat, bukan rekening pribadi birokrasi, dan bukan ATM kekuasaan yang bisa digunakan untuk memuaskan selera fasilitas kedinasan. Itu uang rakyat! Ada keringat buruh, petani, pedagang kecil, pelaku usaha, dan masyarakat yang setiap hari berjuang mempertahankan kehidupannya,” tegas Benny.

Baca Juga  [DISINFORMASI] Video Angin Puting Beliung Melanda Bandar Lampung adalah Hoax

Ia menyayangkan munculnya dugaan pengadaan perangkat dengan nilai hampir Rp20 juta di tengah tuntutan efisiensi belanja pemerintah.

Bagi Benny, persoalan ini menjadi ironi ketika masyarakat terus didorong untuk hidup hemat, sementara penggunaan anggaran untuk fasilitas pejabat justru memunculkan pertanyaan tentang skala prioritas.

“Ketika rakyat diminta berhemat, pembangunan harus menentukan prioritas, dan pelayanan publik masih membutuhkan pembenahan, justru muncul pengadaan perangkat premium hampir Rp20 juta. Ini soal kepekaan moral dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Benny menegaskan, setiap rupiah APBD harus dapat dipertanggungjawabkan. Pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak cukup hanya memenuhi prosedur administrasi, tetapi juga harus memiliki alasan kebutuhan yang jelas, spesifikasi yang relevan, serta harga yang wajar.

Baca Juga  Dari Aduan Warga, Pemkot Bandar Lampung Mengawal Harga Pangan

Ia meminta DPMPTSP Kota Bandar Lampung membuka penjelasan secara transparan mengenai tujuan pengadaan, urgensi penggunaan Samsung Galaxy Z Fold 5, dasar penentuan spesifikasi, hingga mekanisme penetapan harga.

Menurutnya, publik berhak mengetahui apakah perangkat tersebut benar-benar dibutuhkan untuk menunjang pelayanan dan kinerja kedinasan atau justru berpotensi menjadi pemborosan anggaran.

“Jangan sampai prosedur administrasi dijadikan tameng untuk membenarkan belanja yang tidak sensitif terhadap kondisi masyarakat. Legalitas pengadaan harus berjalan beriringan dengan kepatutan dan rasa keadilan,” katanya.

Benny juga mendorong aparat pengawasan internal pemerintah serta lembaga terkait untuk mencermati pengadaan tersebut apabila ditemukan indikasi ketidakwajaran.

Baginya, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah tidak dibangun melalui fasilitas mewah, melainkan dari keberanian pejabat menempatkan kebutuhan rakyat di atas kepentingan birokrasi.

Baca Juga  Menguji Janji Pembenahan RSUDAM

Sebab, uang yang dibelanjakan pemerintah bukan berasal dari kantong pribadi pejabat. Di dalamnya ada pajak dan pengorbanan masyarakat yang menaruh harapan agar setiap anggaran kembali dalam bentuk pelayanan, pembangunan, dan kesejahteraan.

“Jangan rakyat terus-menerus diminta berhemat, sementara pejabat tidak menunjukkan keteladanan dalam mengelola uang publik,” pungkasnya.(Suf)

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan