Bandar Lampung – Harga singkong yang terus anjlok di Lampung menimbulkan keresahan bagi para petani. Menyikapi kondisi ini, Panitia Khusus (Pansus) Tata Niaga Singkong DPRD Lampung mendorong pemerintah pusat untuk menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait tata niaga singkong guna memberikan kepastian harga yang lebih adil bagi petani.
Ketua Pansus Tata Niaga Singkong DPRD Lampung, Mikdar Ilyas, menyatakan bahwa upaya ini telah disampaikan dalam pertemuan dengan Komisi IV DPR RI, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Perindustrian. Pihaknya berharap agar pemerintah segera merumuskan regulasi yang lebih kuat dalam mengatur tata niaga singkong.
“Kami sudah menyampaikan hasil kerja pansus dan realitas di lapangan terkait polemik antara petani dan perusahaan tapioka di Lampung. Kami berharap ada Perpres yang bisa memberikan solusi jangka panjang,” ujar Mikdar, Jumat (7/2/2025).
Sebelumnya, Pj Gubernur Lampung Samsudin telah menerbitkan Surat Edaran (SE) yang menetapkan harga singkong Rp1.400 per kilogram dengan potongan rafaksi maksimal 15 persen. Selain itu, Kementerian Pertanian juga telah menetapkan harga Rp1.350 per kilogram. Namun, kebijakan tersebut tidak berjalan efektif karena banyak pabrik tetap enggan menerapkan harga tersebut.
“Keputusan gubernur dan menteri ternyata belum bisa berjalan maksimal di lapangan. Pabrik-pabrik masih merasa berat untuk menjalankan harga yang telah ditetapkan,” tambahnya.
Sebagai solusi, DPRD Lampung mengusulkan agar Perpres tersebut juga mengatur sanksi tegas bagi perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan harga.
“Regulasi dalam Perpres ini harus diperkuat, sehingga ada sanksi jelas bagi perusahaan yang tidak menerapkan harga sesuai kesepakatan. Ini demi kepentingan petani dan industri,” tegas Mikdar.
Selain itu, Pansus DPRD juga menyoroti pengawasan impor tapioka, yang dinilai ikut berkontribusi pada anjloknya harga singkong di tingkat petani.
“Kami meminta Kementerian Perdagangan untuk lebih memperketat impor. Jika produksi lokal mencukupi, maka impor seharusnya dibatasi. Jangan sampai industri dalam negeri lebih memilih bahan baku impor sementara petani kita terpuruk,” tandasnya.
Dengan adanya Perpres yang lebih ketat, diharapkan tata niaga singkong di Lampung bisa lebih stabil, memberikan keuntungan yang adil bagi petani, sekaligus tetap mendukung industri tapioka di daerah tersebut.(Ridho)





