Bandar Lampung – Panitia Khusus (Pansus) Tata Niaga Singkong DPRD Provinsi Lampung menyoroti dugaan manipulasi impor tapioka yang berpotensi merugikan petani dan industri dalam negeri. Anggota Pansus, Fauzi Heri, mengungkapkan adanya kemungkinan importir memainkan kode HS (Harmonized System) untuk menghindari tarif tinggi.
“HS Code 1108.14.00 untuk tepung tapioka bisa saja dimanipulasi menjadi kode lain dengan tarif lebih rendah. Selain itu, bisa juga karena adanya politik dumping, di mana negara asal menjual tapioka dengan harga sangat murah. Jika ini terjadi, kita harus mengusulkan Bea Masuk Antidumping agar harga singkong petani tidak jatuh,” ujar Fauzi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan perwakilan pabrik tapioka di Bandar Lampung, Selasa (11/3/2025).
Fauzi menambahkan bahwa jika impor tapioka terus meningkat dan mengancam industri dalam negeri, Pansus bisa merekomendasikan tindakan pengamanan perdagangan (safeguard) sebagaimana diatur dalam PP No. 34 Tahun 2011. Salah satu opsinya adalah mengusulkan bea masuk tinggi atau tarif barrier, serta menetapkan kuota impor tapioka per tahun. Namun, hal ini harus dikaji dengan cermat mengingat perjanjian pasar bebas ASEAN yang menetapkan tarif bea masuk nol.
Sementara itu, Ketua Pansus Tata Niaga Singkong DPRD Lampung, Mikdar Ilyas, menyoroti kebijakan buka-tutup pabrik tapioka di tujuh kabupaten yang menyebabkan antrean panjang truk pengangkut singkong hingga berhari-hari.
“Perusahaan jangan seenaknya buka-tutup pabrik. Petani harus menunggu tiga hari baru bisa bongkar muatan, sehingga kualitas singkong turun, harga ikut merosot. Jika perlu, pabrik buka 24 jam, apalagi sebentar lagi Idul Fitri, petani butuh uang untuk lebaran,” tegas Mikdar.
Menanggapi hal itu, perwakilan PT Muarajaya, R. Harun Nurdin, mengakui bahwa pabrik kesulitan menyerap singkong petani dalam jumlah besar karena harga tapioka impor jauh lebih murah dibanding harga yang telah ditetapkan Kementerian Pertanian, yakni Rp1.350 per kilogram.
“Kami sepakat agar pemerintah segera memberlakukan larangan dan pembatasan impor tapioka serta bahan penggantinya demi menjaga harga singkong tetap stabil bagi petani,” ujar Harun.
Dengan berbagai persoalan ini, DPRD Lampung melalui Pansus Tata Niaga Singkong berkomitmen untuk melindungi petani lokal dengan kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan mereka. (Ridho)
Tersangka KDRT Mangkir Panggilan, Kuasa Hukum Desak Polisi Bertindak Tegas
Mandek di BK, Kasus Anggota Dewan Heti Dibawa ke Kejati
Marindo Luruskan Polemik Tanah Ryacudu: Pemprov Hanya Sampaikan Fakta Administratif
