Bandar Lampung – DPRD Provinsi Lampung menyoroti pengelolaan sampah yang dinilai belum maksimal dan mendorong pemerintah daerah untuk melakukan terobosan dalam mengatasi masalah limbah. Ketua Komisi II DPRD Lampung, Ahmad Basuki, menilai bahwa pembentukan bank sampah di desa-desa dapat menjadi solusi efektif dalam mengurangi tumpukan sampah di tempat pembuangan akhir (TPA).
“Pemerintah daerah perlu memberikan dukungan kepada desa-desa agar mereka terdorong membentuk bank sampah,” ujar Basuki, yang akrab disapa Abas, saat dikonfirmasi pada Jumat (7/3/2025).
Abas menjelaskan bahwa regulasi terkait pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memungkinkan alokasi dana untuk pengelolaan sampah. Ia mencontohkan keberhasilan sejumlah bank sampah di Lampung Timur dan Kota Metro, yang telah berjalan dengan baik di bawah binaan komunitas Payungi serta di Batanghari, Lampung Timur.
Menurutnya, konsep bank sampah yang dikelola oleh BUMDes memungkinkan desa untuk memilah sampah secara efektif. Sampah plastik yang memiliki nilai ekonomi dapat dijual kembali, sementara sampah organik bisa dimanfaatkan untuk budidaya maggot yang juga bernilai ekonomis.
“Dengan adanya bank sampah, volume sampah yang dikirim ke TPA bisa ditekan, karena hanya sampah yang tidak memiliki nilai ekonomis yang berakhir di sana. Ini bisa mencegah penumpukan sampah di TPA,” jelasnya.
Abas juga mendorong Dinas Lingkungan Hidup Provinsi maupun kabupaten/kota untuk menjalankan program inovatif guna mendukung pembentukan bank sampah di berbagai wilayah.
“Pemerintah tidak bisa hanya menyerahkan tanggung jawab kepada desa-desa, tetapi harus memberikan bantuan atau penghargaan agar gerakan bank sampah semakin masif,” tutupnya.(Rls)
