BANDAR LAMPUNG – Rumah Sri Sukaisih (74), atau yang akrab disapa Nenek Sri, sudah rata dengan tanah. Namun, sengketa kepemilikan lahan di Jalan Hendro Suratmin, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung, masih menyisakan polemik. Edward Harison, pihak yang mengklaim kepemilikan tanah tersebut, menegaskan dirinya bukan pihak yang bertanggung jawab atas pembongkaran rumah itu.
“Kalau mau disalahkan, pengadilan, bukan saya. Karena yang melakukan eksekusi kan pengadilan,” ujar Edward saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon WhatsApp, Minggu (8/11/2026).
Pernyataan tersebut menjadi respons Edward atas sorotan terhadap eksekusi rumah yang selama ini ditempati Nenek Sri. Ia menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi merupakan kewenangan pengadilan, bukan tindakan yang dilakukannya secara langsung.
Namun, pernyataan itu belum menjawab seluruh persoalan yang membayangi sengketa tanah tersebut. Sebab, sebelum rumah Nenek Sri diratakan, telah berlangsung perselisihan panjang mengenai riwayat transaksi jual beli, keabsahan dokumen kepemilikan, hingga perbedaan data pertanahan.
Nenek Sri mengaku membeli tanah tersebut dari Syahrowadi Ahmad sejak awal 2000-an. Ia menduga sertifikat miliknya kemudian disalahgunakan setelah dipinjam dengan alasan untuk difotokopi dan keperluan balik nama.
Di sisi lain, Edward mengklaim memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) sejak 2001. Ia bahkan menyatakan pihak Nenek Sri tidak memiliki sertifikat.
Terkait perbedaan nomor sertifikat, Edward menjelaskan hal itu terjadi karena perubahan nama desa. Sedangkan perbedaan luas tanah dari 1.080 meter persegi menjadi 986 meter persegi, menurut dia, disebabkan adanya pembangunan jalan.
Dua keterangan yang saling berseberangan itu membuat riwayat kepemilikan tanah menjadi persoalan penting yang perlu ditelusuri melalui dokumen resmi Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Putusan Pengadilan dan Rumah yang Telanjur Rata
Sengketa tersebut sebelumnya bergulir di Pengadilan Negeri Tanjung Karang melalui perkara Nomor 167/Pdt.G/2015/PN.Tjk.
Nenek Sri mengaku memenangkan perkara perdata tersebut dan menyebut putusannya telah berkekuatan hukum tetap karena tidak diajukan banding. Ia juga menyatakan laporan pidana sebelumnya telah dihentikan melalui penerbitan SP3.
Namun, perkara kembali mencuat setelah Edward disebut mengadukan persoalan serupa ke Polresta Bandar Lampung.
Kini, rumah Nenek Sri telah dieksekusi hingga rata dengan tanah. Perempuan berusia 74 tahun itu mengaku tidak menerima surat peringatan sebelum pelaksanaan penggusuran.
Ia juga menyebut masih menempuh upaya hukum kasasi. Status perkara dan kaitannya dengan pelaksanaan eksekusi perlu dikonfirmasi kepada pengadilan.
Di sinilah persoalan menjadi penting. Jika pengadilan memang menjadi pelaksana eksekusi, publik berhak mengetahui putusan apa yang menjadi dasar tindakan tersebut, bagaimana tahapan pemberitahuan dilakukan, dan apakah objek yang dieksekusi telah sesuai dengan amar putusan.
Pengadilan dan BPN Ditunggu Penjelasannya
Pernyataan Edward yang menunjuk pengadilan sebagai pihak pelaksana eksekusi tidak serta-merta mengakhiri pertanyaan mengenai sengketa tersebut.
Pengadilan Negeri Tanjung Karang perlu menjelaskan dasar hukum, tahapan aanmaning atau teguran, pemberitahuan kepada pihak terkait, serta berita acara pelaksanaan eksekusi.
Sementara itu, BPN perlu membuka penjelasan mengenai riwayat penerbitan SHM, perbedaan nomor sertifikat, perubahan luas tanah, dan riwayat peralihan hak atas objek yang disengketakan.
Sebab, persoalan ini bukan semata tentang siapa yang merobohkan rumah. Ada pertanyaan lebih mendasar: bagaimana dua pihak bisa memiliki klaim berbeda atas tanah yang sama, dan bagaimana seluruh dokumen kepemilikan itu diuji?
Bagi Nenek Sri, persoalan tersebut bukan lagi sekadar sengketa administrasi pertanahan. Rumahnya telah hilang, sementara perjuangan mencari kepastian hukum belum selesai.
Di usia senja, ia masih menunggu jawaban atas hak yang diyakininya sebagai miliknya. Sementara publik menunggu penjelasan, apakah seluruh proses hukum, mulai dari penetapan hingga eksekusi, telah berjalan sesuai ketentuan?.(Wanda)




