Bandar Lampung — Sorotan lampu di ruang utama Mahan Agung memantulkan cahaya lembut, mengiringi suasana reflektif Minggu sore (28/12/2025). Di tempat inilah Pemerintah Provinsi Lampung mengajak publik—khususnya insan pers—menengok kembali perjalanan pembangunan sepanjang tahun 2025 melalui Diskusi Kaleidoskop Pembangunan Provinsi Lampung.
Bukan sekadar forum seremonial, diskusi ini menjadi ruang jeda: tempat pemerintah berhenti sejenak, melihat ke belakang, lalu menatap ke depan dengan lebih jernih. Sebuah video kilas balik diputar di awal acara, merangkum berbagai program prioritas, aktivitas pemerintahan, dan capaian pembangunan sejak Gubernur Lampung dilantik pada Februari 2025.
Gambar demi gambar bergerak menampilkan kerja-kerja pemerintahan—dari pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, hingga sektor pertanian yang menjadi denyut nadi ekonomi Lampung. Ruangan pun sejenak hening, seolah setiap hadirin diajak menilai sendiri: sejauh apa langkah telah ditempuh.
Di hadapan pimpinan media, organisasi pers, serta awak media, Gubernur Lampung menyampaikan satu pesan utama: pembangunan bukan karya individu. Ia menegaskan bahwa seluruh capaian yang dirangkum dalam kaleidoskop merupakan hasil kerja kolektif.
“Ini bukan hanya capaian Gubernur dan Wakil Gubernur. Ini adalah capaian Pemerintah Provinsi Lampung secara keseluruhan—hasil kerja keras OPD, aparatur, dan semua pemangku kepentingan,” ujarnya.
Nada bicara Gubernur terdengar tenang, namun sarat penekanan. Tahun 2025, menurutnya, adalah masa menanam. Fondasi sedang dibangun—mulai dari tata kelola pemerintahan, peningkatan kinerja aparatur, hingga pembenahan sistem pelayanan publik.
Bagi pemerintah, keberhasilan bukan sekadar deret angka dalam laporan, melainkan sejauh mana pelayanan dirasakan masyarakat dan produktivitas daerah tumbuh secara nyata. “Pondasi ini penting agar pembangunan ke depan bisa lebih cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan,” katanya.
Namun refleksi tak berhenti pada tata kelola. Gubernur juga mengajak hadirin menengok paradoks Lampung: daerah yang kaya hasil bumi, tetapi belum sepenuhnya menikmati nilai tambahnya. Jagung, padi, singkong, kopi—nama-nama komoditas itu akrab di telinga, tetapi sebagian besar masih meninggalkan Lampung dalam bentuk mentah.
“Lampung kuat di produksi, tetapi nilai tambahnya belum tinggal di daerah. Uangnya berputar di luar. Inilah tantangan besar yang sedang kita jawab melalui hilirisasi,” ujarnya tegas.
Hilirisasi, bagi Pemerintah Provinsi Lampung, bukan sekadar jargon ekonomi. Ia menjadi arah kebijakan: bagaimana hasil bumi diolah, diberi nilai tambah, membuka lapangan kerja, dan memperkuat perputaran ekonomi lokal.
Diskusi semakin hidup ketika data pembangunan dipaparkan. Salah satunya perkembangan sektor pertanian dan tren luas panen padi periode 2023–2025—indikator penting ketahanan pangan daerah. Data itu bukan hanya angka, tetapi potret kemampuan Lampung menjaga perannya sebagai lumbung pangan nasional.
Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, Sekretaris Daerah Marindo Kurniawan, serta para kepala OPD tampak menyimak dan terlibat aktif. Sementara itu, insan pers menyampaikan pandangan, kritik, dan masukan—sebuah dinamika yang menunjukkan hubungan kemitraan, bukan sekadar hubungan formal.
Di Mahan Agung sore itu, pembangunan Lampung tidak sekadar dibicarakan. Ia dirasakan, direnungkan, dan—pelan tapi pasti—dirancang untuk tumbuh lebih kuat di tahun-tahun mendatang.(Herwanda Pratama)
Ditunjuk Menjadi Plt Ketua LPM Bandar Lampung, Busroni Diminta Segera Konsolidasi
Eks Direktur Venos Dipolisikan, Diduga Gelapkan Uang Perusahaan Rp125 Juta
DPRD Soroti Minimnya TPU di Perumahan, Dorong Regulasi Lebih Tegas untuk Pengembang
