Bandar Lampung — Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat strategi pengendalian inflasi melalui pengawasan pasokan dan distribusi bahan pokok agar stabilitas harga tetap terjaga, terutama menjelang Ramadan dan Idulfitri.
Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Perekonomian dan Pembangunan Bani Ispriyanto mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir, dari Ruang Command Center Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Selasa (3/3/2026).
Dalam arahannya, Tomsi menegaskan bahwa ketersediaan pasokan bahan pokok menjadi faktor utama dalam menjaga stabilitas harga, baik saat hari besar keagamaan maupun di luar periode tersebut.
“Lebaran tidak Lebaran seharusnya harga sama saja, kalau stok kita cukup,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti memaparkan bahwa berdasarkan Berita Resmi Statistik (BRS) yang dirilis pada 2 Maret 2026, inflasi tahunan nasional pada Februari 2026 tercatat sebesar 4,76 persen.
Di sisi lain, inflasi tahunan Provinsi Lampung berada pada angka 2,95 persen, lebih rendah dibandingkan tingkat nasional. Untuk inflasi bulanan Februari 2026, secara nasional tercatat 0,68 persen, sedangkan Lampung berada pada angka 0,36 persen.
Capaian tersebut menempatkan Lampung sebagai salah satu provinsi dengan tingkat inflasi terendah di wilayah Sumatera.
Dari sisi Indeks Harga Konsumen (IHK) dengan tahun dasar 2022=100, secara nasional pada Februari 2026 tercatat sebesar 110,50, meningkat dari Januari 2026 yang berada di angka 109,75.
Sementara itu, IHK Provinsi Lampung pada Februari 2026 berada pada angka 110,11, lebih rendah dibandingkan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat harga umum di Lampung relatif lebih terkendali.
IHK sendiri merupakan indikator utama untuk mengukur laju inflasi atau deflasi, memantau perubahan biaya hidup, serta menjadi dasar penyesuaian upah dan kebijakan ekonomi.
Di wilayah Sumatera, posisi IHK Lampung termasuk dalam kelompok terendah setelah Kepulauan Bangka Belitung dan Bengkulu. Beberapa provinsi lain bahkan mencatatkan IHK lebih tinggi dari angka nasional akibat tekanan harga pada sektor perumahan dan energi.
Secara nasional, inflasi Februari 2026 terutama didorong oleh kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan andil 2,26 persen, seiring normalisasi tarif listrik setelah periode diskon pada awal tahun sebelumnya.
Selain itu, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya juga memberi andil terhadap inflasi, terutama dari komoditas emas perhiasan yang mengalami kenaikan harga mengikuti tren global.
Di Lampung, tekanan inflasi tersebut mampu diredam melalui penguatan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), pengawasan distribusi bahan pokok, serta sinergi lintas sektor dalam menjaga pasokan dan kelancaran distribusi selama Ramadan 1447 Hijriah.
Pemerintah Provinsi Lampung menilai capaian inflasi dan IHK yang lebih rendah dibandingkan nasional menjadi indikator positif dari efektivitas kebijakan pengendalian harga di daerah.
Ke depan, Pemprov Lampung akan terus memantau dinamika harga, memperkuat operasi pasar, serta menjaga keseimbangan antara stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Dengan inflasi yang tetap terkendali dan harga relatif stabil, Lampung optimistis mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.(Red)
