BANDAR LAMPUNG – Kota Bandar Lampung kembali dilanda banjir parah usai hujan deras mengguyur sejak Selasa malam.
Sejumlah titik vital terendam, aktivitas warga lumpuh, dan kemacetan panjang tak terhindarkan. Situasi ini memicu kemarahan publik, termasuk Aliansi Masyarakat Lampung (AML) yang mendesak evaluasi total kinerja Dinas Pekerjaan Umum (PU), khususnya Bidang Sumber Daya Air (SDA).
Ketua AML, Sunawardi, menilai kondisi banjir yang terus berulang menjadi bukti lemahnya penanganan dan minimnya respons cepat dari jajaran teknis di lapangan. Ia bahkan secara tegas meminta Wali Kota Bandar Lampung untuk mencopot pejabat yang dinilai tidak mampu bekerja maksimal.
“Ini bukan lagi soal teknis semata, tapi soal tanggung jawab. Kota sudah darurat banjir, tapi penanganannya seperti biasa saja. Kalau tidak becus, copot saja pejabat Dinas PU yang tidak mampu bekerja,” tegas Sunawardi, Rabu (15/4/2026).
Menurutnya, selama ini Wali Kota Eva Dwiana terlihat aktif turun langsung ke lapangan, memantau kondisi, hingga mendorong normalisasi saluran air. Namun, kerja keras tersebut dinilai tidak diimbangi dengan kinerja optimal dari para bawahannya.
“Kita lihat Wali Kota kerja siang malam, turun langsung ke lokasi. Tapi di bawahnya seperti tidak satu ritme. Ini yang jadi masalah. Jangan biarkan kepala daerah berjuang sendiri,” lanjutnya.
Sementara itu, respons dari internal Dinas PU justru menuai sorotan. Kepala Bidang SDA, Irwan Maidi Saputra, saat dikonfirmasi terkait kondisi banjir, tidak memberikan penjelasan teknis dan meminta agar pertanyaan diarahkan ke satuan tugas (Satgas) lapangan.
“Kalau banjir konfirmasi langsung ke Satgas, saya sedang mendampingi BPK,” ujarnya singkat melalui pesan WhatsApp.
Sikap tersebut dinilai AML sebagai bentuk lemahnya tanggung jawab pejabat struktural di tengah kondisi darurat yang dihadapi masyarakat.
Adapun sejumlah titik yang terdampak parah banjir di antaranya kawasan Pertigaan RSUD Abdoel Moeloek yang terendam hingga setinggi mobil, Jalan Sultan Agung di Way Halim yang tidak dapat dilalui kendaraan, serta Jalan Pulau Sebesi di Sukarame, tepatnya di belakang kampus UIN Raden Intan Lampung, dengan ketinggian air mencapai lebih dari 50 sentimeter.
Warga di sejumlah lokasi terdampak mengeluhkan lambatnya penanganan, terutama dalam hal drainase dan aliran air yang dinilai tidak optimal. Kondisi ini memperparah dampak banjir setiap kali hujan deras mengguyur kota.
AML menegaskan, jika tidak ada langkah tegas dari pemerintah kota, termasuk evaluasi hingga pencopotan pejabat yang dinilai tidak kompeten, maka persoalan banjir akan terus berulang tanpa solusi nyata.
“Ini harus jadi momentum pembenahan total. Jangan tunggu korban lebih banyak. Kota ini butuh kerja nyata, bukan alasan,” tutup Sunawardi.(Suf)
Pertama Kali, Lampung Raih Penghargaan Zona Integritas Menuju WBK
Pj. Gubernur Samsudin Dampingi Menko Pangan Zulkifli Hasan dalam Acara Penutupan Rakernas II Pengurus Besar Mathla’ul Anwar
Pemkot Bandar Lampung Salurkan Lima Traktor untuk Perkuat Ketahanan Pangan
