Pesisir Tengah — Bupati Pesisir Barat, Dedi Irawan, melakukan peninjauan langsung terhadap pembangunan akses jalan menuju RSUD KH. Muhammad Thohir pada Selasa (2/12/2025). Kunjungan tersebut dilakukan sebagai respon atas surat resmi dari Ditjen Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan RI yang menyoroti potensi longsor di area akses jalan rumah sakit baru tersebut.
Dalam surat tersebut, Kemenkes meminta Pemkab Pesisir Barat bersama Pemprov Lampung untuk segera melakukan kajian teknis lanjutan karena kontur lahan dinilai berisiko mengganggu keamanan bangunan rumah sakit maupun pemukiman warga di sekitarnya.
“Peninjauan ini merupakan tindak lanjut atas permintaan Ditjen Kesehatan Lanjutan. Kita harus memastikan tidak ada ancaman longsor yang dapat membahayakan rumah sakit dan masyarakat,” ujar Bupati Dedi Irawan saat meninjau lokasi.
Kemenkes menyampaikan tiga poin penting yang harus segera ditangani, yakni:
1. Kajian teknis lanjutan bersama instansi terkait untuk memastikan tingkat potensi longsor.
2. Langkah mitigasi struktural dan nonstruktural demi pencegahan risiko bencana.
3. Verifikasi status lahan yang belum sepenuhnya dibebaskan agar pembangunan dapat sesuai ketentuan.
Bupati Dedi Irawan menegaskan telah memerintahkan DPUPR dan OPD terkait untuk bergerak cepat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Lampung. Upaya teknis dan administratif harus segera diselesaikan agar pembangunan akses jalan dapat berjalan aman dan sesuai standar.
“Koordinasi dengan Pemprov Lampung akan dipercepat. Kita ingin penanganan potensi longsor ini segera diputuskan sehingga pembangunan tidak menghambat layanan kesehatan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, progres pembangunan RSUD KH. Muhammad Thohir dilaporkan sudah mencapai 92 persen. PT Pembangunan Perumahan (PP) (Persero) Tbk sebagai pelaksana proyek optimistis dapat merampungkan pekerjaan sesuai target dalam program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).
“Insyaallah rumah sakit ini segera beroperasi dan memberi manfaat luas bagi warga Pesibar,” tutup Bupati.(Red)
DPRD Bandar Lampung Soroti Transparansi Dana BOS dan Uang Komite di SMP Negeri
Masyarakat Adat Lampung dan Kemerdekaan RI ke 80 sebuah paradoks, Oleh Prof. Dr. Hamzah, SH, MH
Pemkot Hari Ini Gelar Vaksin untuk Karyawan dan Pedagang MBK
