Jihan dan Marindo Pilih Duduk Bersama Mahasiswa, Janji Kawal Aspirasi PMII

 

BANDAR LAMPUNG – Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela bersama Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menemui langsung massa aksi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang menggelar unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Lampung, Senin (29/6/2026).

Alih-alih menerima perwakilan di dalam ruangan, Jihan dan Marindo memilih duduk bersama mahasiswa di pelataran parkir kompleks Kantor Gubernur dan DPRD Lampung. Dialog berlangsung terbuka dengan suasana tertib dan kondusif.
Dalam kesempatan itu, Jihan menegaskan Pemerintah Provinsi Lampung menghormati penyampaian aspirasi sebagai bagian dari demokrasi.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung kami menghormati apa yang teman-teman lakukan hari ini. Aspirasi yang disampaikan merupakan bagian dari ruang demokrasi yang harus kita jaga bersama,” kata Jihan.
Ia menjelaskan, sejumlah tuntutan yang disampaikan PMII, seperti evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih hingga usulan reshuffle kabinet merupakan kewenangan pemerintah pusat.

Meski demikian, Jihan memastikan seluruh aspirasi tersebut akan diteruskan kepada pemerintah pusat.
“Aspirasi teman-teman tidak akan berhenti di halaman Kantor Gubernur. Insyaallah akan kami teruskan kepada pemerintah pusat sesuai kewenangannya, termasuk kepada Presiden Prabowo Subianto sebagaimana harapan yang disampaikan dalam aksi ini,” ujarnya.

Untuk persoalan yang menjadi kewenangan daerah, Pemprov Lampung mengaku telah mencatat seluruh masukan, mulai dari sektor pendidikan, konflik agraria, pengelolaan sumber daya alam hingga pembangunan daerah.

Menurut Jihan, seluruh poin akan segera dikoordinasikan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait maupun instansi vertikal seperti Kejaksaan Tinggi Lampung dan Polda Lampung sesuai bidang masing-masing.
“Kami akan menindaklanjuti sesuai batas waktu yang disampaikan teman-teman. Seluruh poin sudah kami catat dan akan segera kami koordinasikan dengan OPD maupun instansi terkait,” katanya.

Ia mengakui sejumlah persoalan yang disampaikan mahasiswa membutuhkan proses panjang karena sebagian besar berada di luar kewenangan pemerintah provinsi. Namun demikian, Pemprov Lampung tetap berupaya mempercepat penyelesaiannya, termasuk melalui pembentukan tim percepatan penyelesaian konflik agraria.

“Konflik agraria, persoalan pertambangan maupun isu lainnya bukan berarti kami diam. Yang terpenting kami terus bergerak mencari solusi bersama,” ujarnya.
Di bidang pendidikan, Jihan menegaskan komitmen Pemprov Lampung mendukung target nol anak putus sekolah melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Menurutnya, pembangunan daerah membutuhkan sinergi antara pemerintah dan mahasiswa sebagai mitra kritis dalam mengawal kebijakan publik.
“Perjalanan menuju kesejahteraan masyarakat bukan jalan yang singkat. Dibutuhkan kesepahaman, dialog yang baik, serta pengawalan bersama agar berbagai persoalan dapat diselesaikan secara bertahap,” tuturnya.

Dalam aksi tersebut, PMII Lampung menyampaikan tujuh tuntutan utama yang meliputi persoalan ekonomi dan anggaran, penegakan hukum dan demokrasi, pendidikan, reforma agraria, pengelolaan fiskal daerah, pengawasan sumber daya alam, hingga transparansi pembangunan di Provinsi Lampung.

Mahasiswa juga mendesak pemerintah mengevaluasi berbagai program nasional, memperkuat penegakan hukum, menyelesaikan konflik agraria, meningkatkan anggaran pendidikan, memberantas tambang ilegal, mengusut dugaan mafia proyek, serta memperbaiki tata kelola pembangunan dan infrastruktur di Lampung.(Red)