DPRD Lampung Dorong Disnaker Kolaborasi dengan Empat OPD untuk Tingkatkan PAD

 

Bandar Lampung – Komisi V DPRD Provinsi Lampung meminta Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) memperkuat fungsi pengawasan dengan berkolaborasi bersama empat organisasi perangkat daerah (OPD) lain. Langkah ini dinilai penting guna menggali potensi pendapatan daerah (PAD) yang selama ini belum optimal.

Anggota Komisi V DPRD Lampung, Deni Ribowo, menyoroti lemahnya fungsi pengawasan di tubuh Disnaker akibat keterbatasan sumber daya manusia. Padahal, menurutnya, potensi PAD di Sai Bumi Ruwa Jurai sangat besar jika dimaksimalkan secara lintas sektor.

“Di tengah efisiensi anggaran, kita justru melihat banyak peluang yang belum dimanfaatkan. Saya sudah berdiskusi dengan beberapa dinas, dan memang bagian pengawasan di Disnaker ini sangat lemah karena keterbatasan sumber daya,” kata Deni, Rabu (13/8/2025).

Untuk itu, ia mengusulkan agar Disnaker menjalin kolaborasi dengan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pengairan, serta melibatkan kembali fungsi koordinasi internal, sehingga kepatuhan perusahaan bisa diawasi secara lebih komprehensif.

Fokus pengawasan yang dimaksud meliputi kepatuhan perusahaan terhadap BPJS Ketenagakerjaan, perizinan sumur air bersih dan air permukaan, hingga pengoperasian alat berat oleh perusahaan besar.

“Jika semua diverifikasi, izin dan pajaknya bisa terpantau dengan baik. DLH bisa mengawasi izin air permukaan, Dinas Pengairan memastikan ukuran meteran, dan Dispenda mengoptimalkan pajak. Perusahaan besar yang menggunakan alat berat juga perlu diawasi ketat,” jelasnya.

Politisi Demokrat tersebut mengungkapkan, saat ini terdapat lebih dari 25 ribu perusahaan di Lampung yang berpotensi menambah PAD jika dilakukan pengawasan terpadu.

“Potensi yang ada di Disnaker ini besar sekali. Tapi kalau pengawasan tetap lemah dan sumber daya terbatas, kita akan rugi. Dengan kolaborasi ini, pendapatan daerah bisa meningkat signifikan pada 2026 mendatang,” tegas Deni.(Rdo)