Bukan Sekadar Dokumentasi, Tapi Pengingat Kekuasaan

 

Bandar Lampung— Senja belum benar-benar turun di halaman Gedung Pusiban, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Senin (2/3/2026).
Namun suasana sudah terasa berbeda ketika taman di area kompleks kantor Gubernur ini di sulap seperti garden party.

Karena sejumlah tamu yakni forkopimda, anggota dewan, akademisi serta organisasi jurnalis melihat acara peluncuran Koran Edisi Khusus dan Buku Satu Tahun Kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung serta Diskusi Publik yang diselenggarakan oleh Ikatan Jurnalis Pemprov (IJP) Lampung ini di lapangan terbuka dengan dikelilingi pepohanan dan taman.

Didalam sambutan acara itu, Ketua IJP Abung Mamasa berdiri dengan satu pesan yang tak ingin hilang, ini bukan seremoni.
“Ini cara kami merawat ingatan publik,” ujarnya pelan namun tegas.
Bagi Abung dan rekan-rekannya di Ikatan Jurnalis Pemprov (IJP) Lampung, satu tahun kepemimpinan bukan soal tepuk tangan atau pujian. Ini tentang mendokumentasikan jejak awal, pondasi yang sedang diletakkan oleh Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela.

 

Ia menyebut, masyarakat punya hak untuk tahu. Bukan hanya tentang janji, tetapi tentang apa yang benar-benar dikerjakan. Dari upaya memperkuat desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, membangun konektivitas jalan dan jembatan, hingga mendorong reformasi birokrasi yang lebih transparan dan investasi pada sumber daya manusia.

Namun yang paling ditekankan Abung bukanlah capaian, melainkan sikap.
Ia mengingatkan anggota IJP untuk tetap kritis. “Silakan mengkritisi, tapi tidak nyinyir,” katanya. Sebuah kalimat sederhana, tapi sarat makna di tengah iklim informasi yang kerap gaduh. Baginya, pers tidak sekadar memotret realitas, tetapi juga menjaga akal sehat publik.

Di sisi lain, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal mengakui, satu tahun memimpin bukan perjalanan ringan. Amanah itu, katanya, adalah beban sekaligus tanggung jawab.
Ia berbicara tentang jalan—tentang konektivitas yang ingin diperbaiki, tentang mimpi agar masyarakat suatu hari bangga dengan jalan-jalan di Lampung. Rigid beton dipilih agar lebih tahan lama. Bahkan langkah pengajuan pinjaman dilakukan demi percepatan perbaikan infrastruktur.
“Fokusnya di 2028 atau 2029 sudah 90 persen kemantapan jalan,” ujarnya.

Di antara buku yang diluncurkan dan halaman-halaman yang dicetak, ada harapan yang tak tertulis, bahwa kerja pemerintah akan terus diawasi, dicatat, dan dikritisi dengan jernih.

Sebab di halaman Pusiban sore itu, yang diluncurkan bukan sekadar koran dan buku. Tetapi komitmen untuk tetap kritis, tetap profesional, dan tetap berpihak pada kepentingan publik.(Herwanda Pratama)