Perbedaan 1 Ramadan Jangan Dipersoalkan, MUI Lampung Ajak Umat Jaga Persatuan

 

BANDAR LAMPUNG – Perbedaan penetapan awal 1 Ramadan kembali terjadi. Namun, umat Islam diminta menyikapinya secara bijak dan tidak menjadikannya sebagai sumber perpecahan.

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Lampung, Prof. Dr. KH. Moh. Mukri, menegaskan bahwa perbedaan dalam menentukan awal Ramadan adalah hal yang lazim terjadi di Indonesia.
Menurutnya, sebagian umat yang mengikuti Muhammadiyah dipersilakan memulai puasa lebih dahulu, sementara warga Nahdlatul Ulama menunggu hasil sidang isbat pemerintah.

“Perbedaan ini jangan disoal berlebihan. Biasa saja menyikapinya, tidak perlu membuat gaduh. Kembalikan pada keyakinan masing-masing,” ujar Prof. Mukri terkait penetapan 1 Ramadan yang diperkirakan jatuh pada Kamis, 19 Februari, Selasa (17/02).

Ia menjelaskan, pemerintah telah melalui beragam tahapan dalam menetapkan awal Ramadan, termasuk rukyatul hilal dan sidang isbat. Jika hilal belum terlihat, maka keputusan diambil sesuai ketentuan syariat dan perhitungan yang berlaku.

Lebih jauh, Prof. Mukri mengingatkan bahwa esensi Ramadan bukan terletak pada perdebatan tanggal, melainkan pada makna ibadahnya. Puasa mengajarkan umat untuk menahan diri, menghargai orang lain, serta merasakan apa yang dialami saudara-saudara yang kurang mampu.

“Puasa berdampak positif bagi pribadi dan semua pihak. Jika dijalankan dengan penuh kesadaran, akan melahirkan kepedulian sosial dan memperkuat bangsa,” tegasnya.

Selain itu, MUI Lampung juga mendorong pemerintah daerah agar mengambil sikap tegas dalam menjaga kekhusyukan Ramadan, termasuk menutup tempat hiburan selama bulan suci.

“Untuk menghormati bulan suci Ramadan, tempat-tempat hiburan sebaiknya ditutup. Pemerintah diminta mengambil langkah yang tepat agar suasana tetap kondusif,” pungkasnya.

MUI Lampung berharap umat Islam dapat menyambut Ramadan dengan damai, menjadikan perbedaan sebagai bagian dari rahmat, bukan sumber perpecahan.(Wanda)