BANDAR LAMPUNG – Memasuki awal tahun 2025, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung langsung bergerak cepat memperjuangkan kepentingan masyarakat. Di bawah kepemimpinan Ketua DPRD Lampung, Ahmad Giri Akbar, berbagai langkah strategis telah diambil, mulai dari penanganan harga singkong, mitigasi banjir, hingga peningkatan keamanan pangan dan pelayanan publik.
Salah satu upaya nyata yang telah dilakukan DPRD Lampung adalah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Tata Niaga Singkong. Pansus ini telah menghasilkan berbagai rekomendasi penting, termasuk mendorong intervensi pemerintah pusat dalam mengatasi permasalahan harga singkong yang merugikan petani. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pun telah merespons aspirasi yang disampaikan DPRD Lampung.
“Kami akan memastikan semua pihak mematuhi keputusan ini. Jika ada perusahaan yang tidak mengindahkan, akan ada sanksi tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ujar Ahmad Giri Akbar.
Selain itu, DPRD Lampung juga mendorong realisasi program makan bergizi gratis secara merata di seluruh wilayah Lampung. Program ini sejalan dengan salah satu kebijakan unggulan Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.
Ahmad Giri Akbar menegaskan bahwa DPRD memiliki kedudukan sejajar dengan pemerintah daerah dan terus membangun kemitraan strategis guna mempercepat pembangunan di Provinsi Lampung.
“Dengan adanya sinergi yang kuat, kami berharap program-program prioritas pemerintah pusat dapat segera diimplementasikan di daerah, termasuk program makan bergizi gratis,” tambahnya.
Langkah proaktif DPRD Lampung ini mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, terutama petani dan masyarakat yang berharap kebijakan yang berpihak pada rakyat dapat segera terealisasi.(ADV)
Kekerasan Jurnalis di UIN, PFI Desak Pelaku Diproses
Universitas Teknokrat Siap Berkolaborasi dengan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal untuk Majukan Lampung
Bunda PAUD Provinsi Lampung Hadiri Silaturahmi IGTKI-PGRI se-Lampung
