JAKARTA – Ketua Umum Gerbang Tani PKB, Dr. Idham Arsyad, M.Si., mengusulkan agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjalin kemitraan dengan petani, peternak, pembudidaya ikan, koperasi, dan kelembagaan ekonomi petani melalui skema contract farming guna mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Idham, Program MBG tidak hanya menjadi investasi pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi rakyat melalui terciptanya kepastian pasar bagi hasil produksi petani lokal.
Ia menjelaskan, kebutuhan pangan SPPG yang berlangsung secara rutin, seperti beras, telur, daging ayam, ikan, sayuran, hingga buah-buahan, dapat dipenuhi langsung dari produsen di sekitar wilayah pelayanan. Melalui pola kemitraan tersebut, petani memperoleh kepastian pembeli, sementara SPPG mendapatkan pasokan bahan pangan yang segar, berkualitas, dan berkelanjutan.
“Skema ini akan menciptakan hubungan saling menguntungkan. Petani memiliki kepastian pasar, sedangkan SPPG memperoleh pasokan pangan yang stabil dan berkualitas,” kata Idham.
Selain memperpendek rantai distribusi dan meningkatkan efisiensi logistik, skema contract farming juga dinilai mampu memperkuat akses pembiayaan bagi petani. Dengan adanya kontrak pembelian yang jelas, kelompok tani diharapkan lebih mudah memperoleh dukungan modal melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun berbagai program pembiayaan pemerintah lainnya.
Gerbang Tani juga mengusulkan agar Badan Gizi Nasional (BGN) bersama kementerian dan lembaga terkait membangun proyek percontohan (pilot project) contract farming di sejumlah sentra produksi pangan. Program tersebut diawali dengan pemetaan kebutuhan pangan SPPG dan kapasitas produksi petani lokal, kemudian dilanjutkan dengan pendampingan, penerapan standar keamanan pangan, pemanfaatan teknologi, serta dukungan pembiayaan.
Idham menilai langkah tersebut sejalan dengan agenda Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada pangan, memperkuat ekonomi kerakyatan, mengurangi kemiskinan, serta mendorong pembangunan desa.
“Jika daya beli negara melalui SPPG dihubungkan dengan produksi rakyat, MBG tidak hanya menjadi investasi membangun generasi yang sehat, tetapi juga menjadi investasi untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat ekonomi perdesaan,” ujarnya.(**)
Pemprov Lampung dan Kementerian PPPA Sepakati Komitmen Bersama Wujudkan Pembangunan Responsif Gender dan Ramah Anak
Wabup Pesibar dan Ketua Komisi V DPRD Lampung Hadiri Safari Ramadan di Tanjung Raya
DPRD Lampung Bentuk Pansus LHP BPK, Ahmad Basuki Ditunjuk Jadi Ketua
