Penyadapan dan Tiga Bayang-Bayang Kepentingan

 

JAKARTA – Penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto membuka pintu ke sebuah perkara yang lebih gelap dari sekadar penyalahgunaan teknologi intelijen. Di balik nomor-nomor telepon yang diduga dipantau, ada pertanyaan tentang kekuasaan, kepentingan politik, dan kemungkinan transaksi informasi.

Laporan AFU.id, Rabu (4/11/2026), mengungkap tiga kemungkinan motif di balik dugaan operasi penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Mulai dari dugaan kepentingan kelompok politik yang disebut Geng Solo, kemungkinan keterlibatan kepentingan asing, hingga perlindungan bisnis dan aset perusahaan.

Ketiganya masih berupa hipotesis. Belum ada bukti yang memastikan siapa pemesan dan untuk kepentingan apa penyadapan dilakukan. Namun, luasnya sasaran membuat perkara ini sulit dianggap sebagai urusan segelintir aparat.

Bareskrim Polri pada Selasa, 3 November 2026, mengumumkan tiga perwira tinggi berinisial LSP, ASN, dan EH sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses tanpa hak, dan penghapusan data elektronik.

Kabareskrim Komjen Asep Safrudin menyebut praktik itu diduga berlangsung pada 2025–2026. Nomor sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha disebut dimasukkan ke sistem Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa prosedur verifikasi dan tanpa kepentingan penegakan hukum.

Di sinilah perkara menjadi pelik. Teknologi yang semestinya menjadi perangkat penegakan hukum diduga digunakan di luar tujuan resminya.

Jejak Politik

Salah satu dugaan motif mengarah pada kepentingan politik kelompok yang kerap disebut Geng Solo. Kedekatan Listyo dengan Presiden ke-7 Joko Widodo menjadi latar yang ikut memantik spekulasi.

Nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka juga menjadi sorotan karena tidak disebut dalam daftar sasaran yang disampaikan kepada publik. Namun, absennya nama Gibran tidak serta-merta membuktikan adanya perlindungan politik.

Pertanyaan yang lebih penting justru sederhana: siapa yang membutuhkan informasi komunikasi Presiden dan para pejabat di sekelilingnya?

Jika penyadapan digunakan untuk memetakan gerak politik, maka persoalannya bukan lagi sekadar pelanggaran prosedur. Negara berisiko menjadi pemasok informasi bagi kepentingan kelompok.

Bayang-Bayang Asing

Dugaan kedua menyeret kemungkinan kepentingan asing. Ketegangan hubungan Indonesia dengan Singapura dan dinamika geopolitik kawasan menjadi latar spekulasi tersebut.

Namun, sampai saat ini belum ada bukti yang menghubungkan penyadapan dengan pemerintah atau badan intelijen negara lain.

Penyidik perlu menjawab apakah informasi yang dikumpulkan hanya beredar di dalam negeri atau pernah berpindah tangan ke pihak luar. Sebab, komunikasi kepala negara bukan komoditas biasa. Kebocorannya dapat menyentuh kepentingan diplomasi, pertahanan, dan kedaulatan.

Bisnis di Balik Penyadapan

Kemungkinan ketiga mengarah pada kepentingan ekonomi. Masuknya pengusaha dalam daftar pihak yang diduga dipantau memunculkan pertanyaan tentang kemungkinan penggunaan informasi untuk melindungi aset atau kepentingan bisnis tertentu.

Laporan AFU.id juga mengaitkan isu ini dengan pernyataan analis politik Selamet Ginting mengenai dugaan keterlibatan oknum kepolisian dalam perlindungan mafia lahan.

Hubungan kedua persoalan itu belum terbukti. Tapi penyidik perlu menelusuri apakah informasi hasil penyadapan pernah digunakan untuk mengamankan kepentingan bisnis, menekan pihak tertentu, atau menghalangi pengusutan perkara.

Sebab, ketika aparat memiliki akses terhadap komunikasi seseorang, informasi itu bisa menjadi alat yang sangat berkuasa. Bukan hanya untuk mengungkap kejahatan, tetapi juga berpotensi untuk mengendalikan orang lain.

Mencari Tangan di Balik Layar

Lima pertanyaan kini menunggu jawaban: siapa yang memerintahkan, siapa yang membiayai, siapa yang mengendalikan sistem, siapa yang menerima hasil penyadapan, dan untuk kepentingan siapa informasi itu digunakan?

Penetapan tersangka terhadap sejumlah perwira belum menyelesaikan perkara. Justru dari titik itu penyidikan semestinya bergerak lebih jauh.

Jika hanya operator yang dijerat, sementara pemesan dan penerima informasi tidak tersentuh, pengusutan akan kehilangan bagian terpentingnya.

Negara memiliki perangkat untuk mengawasi ancaman. Tapi siapa yang mengawasi ketika perangkat itu justru diduga digunakan di luar hukum?

Di balik operasi senyap, mungkin ada banyak nama yang belum muncul. Dan membongkar nama-nama itulah pekerjaan sesungguhnya.(Net)