Bandar Lampung-Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang inklusif dan berorientasi pada pengelolaan potensi ekonomi daerah dalam Kick Off Meeting Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, di Balai Keratun Lantai III, Kamis (15/01/2026).
Dalam arahannya, Gubernur meminta agar penyusunan RKPD 2027 tidak hanya berfokus pada belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melainkan mampu mengoptimalkan seluruh potensi ekonomi daerah.
Ia mengungkapkan, total APBD Provinsi Lampung hingga kabupaten/kota pada 2025 mencapai sekitar Rp32 triliun. Sementara itu, perputaran ekonomi Lampung dalam setahun mencapai sekitar Rp520 triliun. Artinya, APBD hanya mengelola sekitar 6 persen dari total kapasitas ekonomi daerah.
“Kalau perencanaan hanya fokus membelanjakan APBD, berarti kita hanya mengatur enam persen ekonomi Lampung. Padahal tugas pemerintah adalah memastikan seluruh potensi ekonomi memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tegasnya.
Gubernur menargetkan pertumbuhan ekonomi Lampung dapat mencapai 8 persen dengan penurunan angka kemiskinan hingga 5 persen. Untuk itu, ia menilai dibutuhkan kebijakan yang mampu menahan kebocoran ekonomi keluar daerah.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pendapatan per kapita masyarakat Lampung berada di kisaran Rp4–5 juta per bulan. Namun, rata-rata pengeluaran konsumsi hanya sekitar Rp1,3 juta per bulan, yang menunjukkan tingginya aliran dana keluar dari daerah.
Gubernur juga menyoroti struktur ekonomi yang belum sepenuhnya inklusif, terutama di sektor perkebunan besar yang memiliki kontribusi tinggi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), namun belum berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar.
Ia menekankan pentingnya hilirisasi sektor pertanian dan perkebunan. Dari sekitar Rp150 triliun kontribusi sektor primer Lampung, baru Rp30–40 triliun yang telah diolah menjadi produk bernilai tambah.
“Kita harus berani mengubah pola. Jangan hanya menjual bahan mentah. Hilirisasi adalah kunci agar nilai tambah tetap tinggal di Lampung,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, Pemprov Lampung akan membentuk Satuan Tugas Percepatan Pengentasan Kemiskinan dengan target menurunkan angka kemiskinan hingga 5 persen pada 2029. Seluruh program pembangunan diminta berbasis data terpadu dan menyasar kelompok Desil 1 hingga Desil 4 yang menjadi prioritas utama.
Gubernur juga meminta kepala daerah dan kepala Bappeda kabupaten/kota menyusun perencanaan berbasis tujuan (goal-oriented), bukan sekadar daftar proyek, agar pertumbuhan ekonomi benar-benar inklusif dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kalau Desil 1 sampai 4 ini kita angkat, kemiskinan selesai. Perencanaan harus berpihak dan berdampak,” pungkasnya.(Red)
Kuasa Hukum Ajukan Pledoi, Mantan Bupati Lampung Timur Minta Dibebaskan
Sudibio Putra Resmi Dilantik Jadi Anggota DPRD PAW Bandar Lampung
Gubernur Lampung: Pemkot Harus Mau Belajar dan Berani Berubah agar Kota Bertahan
