BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi Lampung mendukung penuh rencana penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) Nasional Jalan Tol yang diinisiasi Forum Ekosistem Jaringan Jalan Tol Pengurus Pusat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI).
Dukungan itu disampaikan setelah Ketua Forum Ekosistem Jaringan Jalan Tol MTI, Dr. (C) M. Alkautsar, M.M., memaparkan rencana pelaksanaan forum nasional tersebut kepada Pemerintah Provinsi Lampung.
FGD yang dijadwalkan berlangsung pada awal Oktober 2026 itu akan mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari kementerian/lembaga, regulator, Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), akademisi, praktisi hingga elemen masyarakat.
Lampung dipilih sebagai lokasi penyelenggaraan karena memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera sekaligus salah satu simpul penting konektivitas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
Pemprov Lampung menilai forum tersebut penting untuk membahas persoalan jalan tol secara lebih menyeluruh, termasuk pelayanan, keselamatan, konektivitas hingga dampaknya terhadap perekonomian daerah.
“Pemerintah Provinsi Lampung pada prinsipnya mendukung penuh pelaksanaan FGD Nasional Jalan Tol di Lampung. Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan gagasan dan rekomendasi yang terukur serta konstruktif guna meningkatkan keselamatan, kualitas pelayanan, konektivitas, hingga dampak ekonomi jalan tol bagi masyarakat dan daerah,” ujar Gubernur Lampung.
Pemprov Lampung juga meminta agar persiapan teknis dikoordinasikan secara matang dengan seluruh pemangku kepentingan. Hal itu dilakukan agar pelaksanaan FGD pada awal Oktober mendatang berjalan efektif dan menghasilkan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti.
Ketua Forum Ekosistem Jaringan Jalan Tol Pengurus Pusat MTI, Dr. (C) M. Alkautsar, M.M., mengapresiasi dukungan tersebut.
“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas dukungan Pemprov Lampung. Dukungan ini menjadi energi bagi Forum untuk menghadirkan ruang dialog yang objektif, kritis, dan solutif mengenai pengelolaan jaringan jalan tol di Indonesia,” kata Alkautsar.
Menurut dia, FGD nasional tersebut akan membedah sejumlah persoalan strategis dalam pengelolaan jalan tol. Di antaranya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), keselamatan pengguna jalan, akuntabilitas kebijakan penyesuaian tarif, kesiapsiagaan menghadapi bencana dan kondisi darurat, serta optimalisasi kontribusi jalan tol terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kami ingin FGD ini tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial semata, melainkan melahirkan rekomendasi konkret yang dapat ditindaklanjuti secara berkesinambungan. Lampung harus menjadi contoh bagaimana keberadaan jalan tol tidak hanya menghadirkan konektivitas fisik, tetapi juga memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, MTI akan melakukan koordinasi bersama Pengurus Pusat MTI, Pemprov Lampung, Pemerintah Kabupaten Pesawaran, regulator, pengelola jalan tol, aparat penegak hukum, perguruan tinggi, serta pemangku kepentingan lainnya.
FGD nasional tersebut diharapkan menjadi ruang untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor sekaligus merumuskan langkah konkret menuju ekosistem jalan tol Indonesia yang aman, berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan.(Red)
