BANDAR LAMPUNG – Status lahan sekitar lima hektare milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung di Desa Way Hui, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, masih menyisakan persoalan. Lahan yang sebelumnya tercatat sebagai aset daerah itu kini diketahui telah memiliki sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT SIL.

Persoalan tersebut kembali dibahas dalam rapat pembahasan aset Pemprov Lampung di Ruang Rapat Asisten Bidang Administrasi Umum, Jumat (14/8/2026). Pemerintah daerah kini menelusuri riwayat penguasaan dan dokumen pertanahan untuk memastikan dasar hukum penerbitan sertifikat tersebut.

Berdasarkan kronologi yang dibahas, lahan itu tercatat sebagai aset Pemprov Lampung setelah diserahkan kembali oleh TVRI pada 2011. Pemerintah provinsi disebut menguasai secara fisik lahan tersebut hingga 2015.

Baca Juga  Mirza: Mari Kita Bangun Lampung Bersama-Sama

Namun, pada tahun yang sama, lahan itu mulai dikuasai pihak lain. Selanjutnya, muncul proses penerbitan sertifikat melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan.

Pemprov Lampung sempat berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan dan memperoleh informasi bahwa sertifikat atas nama Rahudi belum diterbitkan. Menindaklanjuti informasi tersebut, Pemprov mengirimkan surat penghentian penerbitan sertifikat melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor 028/1987/11/2016 tertanggal 26 Agustus 2016.

Upaya pengamanan aset berlanjut pada 2021. Pemprov mengajukan permohonan penerbitan sertifikat Hak Pakai atas lahan tersebut kepada Kantor Pertanahan Lampung Selatan.

Namun, melalui surat Nomor IP.02.05/623-18.01/VIII/2022 tertanggal 8 Agustus 2022, Kantor Pertanahan menyampaikan pemberitahuan penutupan berkas. Dalam surat itu disebutkan bahwa di atas bidang tanah yang dimaksud telah terbit sertifikat HGB atas nama PT SIL.

Baca Juga  Lampung Perkuat Barisan Pangan, 42 Penyuluh Dikirim ke Kementan

Temuan tersebut menjadi titik penting dalam penelusuran status lahan. Sebab, pemerintah provinsi sebelumnya mencatat tanah itu sebagai aset daerah dan mengklaim pernah menguasainya secara fisik.

Dalam rapat terbaru, Kantor Pertanahan Lampung Selatan menyatakan akan terlebih dahulu memeriksa warkah atau dokumen pertanahan terkait objek lahan tersebut. Pemeriksaan diperlukan untuk menelusuri riwayat pemberkasan serta dasar administrasi penerbitan hak atas tanah.

Pemprov Lampung menyatakan akan menyiapkan langkah penyelesaian melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Persoalan ini bukan sekadar soal pencatatan aset. Penelusuran dokumen menjadi penting untuk menjawab bagaimana lahan yang tercatat sebagai aset pemerintah provinsi kemudian memiliki sertifikat HGB atas nama perusahaan.

Baca Juga  Sekda Lampung Tegaskan ASN Wajib Masuk, Layanan Publik Prioritas

Kejelasan riwayat penguasaan, proses administrasi, dan dasar penerbitan sertifikat akan menentukan langkah hukum berikutnya. Pemprov Lampung menyatakan penertiban aset daerah harus dilakukan dengan memastikan setiap aset memiliki kepastian administrasi dan hukum.(Red)

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan