BANDARLAMPUNG — Bagi masyarakat, pemerintah dan aparat penegak hukum mungkin terlihat sebagai dua institusi yang bekerja di ruang berbeda. Namun, pada akhirnya keduanya bertemu pada satu kepentingan yang sama: memastikan pelayanan kepada warga berjalan dan program pemerintah memberi manfaat nyata.
Semangat itu mengemuka saat Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menerima audiensi Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung Taufan Zakaria di Ruang Kerja Gubernur Lampung, Jumat (4/9/2026).
Pertemuan tersebut tidak hanya membahas hubungan antarlembaga, tetapi juga menyoroti bagaimana pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dapat bekerja bersama mengawal pelayanan publik serta berbagai program pembangunan.
Gubernur Mirza menegaskan pelayanan masyarakat harus terus diperbaiki. Sebagai kepala daerah sekaligus perwakilan pemerintah pusat di daerah, ia mengatakan pemerintah memiliki tanggung jawab memastikan kebijakan yang dijalankan benar-benar sampai dan dirasakan masyarakat.
“Pelayanan kepada masyarakat harus terus diperbaiki. Kita harus mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Mirza.
Menurut dia, kerja pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Sinergi lintas sektor dibutuhkan agar program yang telah dirancang tidak berhenti pada dokumen maupun seremoni, tetapi terlaksana dengan baik di lapangan.
Dalam pertemuan itu, Mirza juga meminta Kejati Lampung ikut mengawal sejumlah program pemerintah pusat dan daerah. Di antaranya Koperasi Desa Merah Putih dan program Jaga Desa.
“Program-program pemerintah pusat harus kita kawal bersama agar pelaksanaannya berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Bagi warga di tingkat desa, pengawalan tersebut menjadi penting karena berbagai program pemerintah pada akhirnya bersentuhan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Karena itu, pelaksanaan program membutuhkan tata kelola yang baik sekaligus pengawasan agar tujuan yang ditetapkan tidak melenceng.
Kajati Lampung Taufan Zakaria menyambut baik penguatan kerja sama tersebut. Ia menilai sinergi antara Kejati dan Pemprov Lampung dapat memperkuat kinerja pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Kuncinya adalah pelayanan publik. Kami berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Taufan.
Ia juga meminta jajaran Kejati Lampung bekerja lebih ekstra dalam menjalankan tugas serta memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Lampung.
Di sisi lain, penguatan pengawasan internal pemerintah daerah turut menjadi perhatian. Taufan mendorong optimalisasi peran Inspektorat, termasuk dalam koordinasi dan penyampaian laporan kepada aparat penegak hukum.
Langkah itu dinilai penting untuk membangun pemerintahan yang tidak hanya cepat melayani, tetapi juga tertib dalam menjalankan administrasi dan kebijakan.
Kejati Lampung juga mendorong penguatan kerja sama dengan perangkat hukum di lingkungan Pemprov Lampung. Pendampingan hukum diharapkan dapat membantu pemerintah daerah menjalankan berbagai kebijakan secara lebih hati-hati dan sesuai ketentuan.
Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan turut mendampingi Gubernur Mirza dalam pertemuan tersebut.(Red)
