Bandar Lampung – Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Pemprov Lampung yang menghapus pungutan dana komite sekolah di SMA, SMK, dan SLB negeri mulai tahun ajaran 2025/2026.
Menurut Giri, pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara dan kunci utama peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
“Sudah sepatutnya kebijakan sekolah gratis ini kita jadikan langkah strategis yang harus terus diperkuat dan dijaga keberlanjutannya,” tegasnya, Sabtu (7/6/2025).
DPRD Lampung, kata Giri, berkomitmen mendukung alokasi anggaran yang memadai untuk menjamin keberlangsungan program tersebut sekaligus mengawasi agar pelaksanaannya transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Selain itu, DPRD juga mendorong peningkatan kualitas pendidikan, mulai dari sarana-prasarana, kompetensi guru, hingga layanan inklusif. “Kami mengajak orang tua, pendidik, dan semua pihak untuk bersama-sama menyukseskan program ini demi masa depan generasi muda Lampung,” tambah Giri.
Sebelumnya, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan tidak boleh ada lagi pungutan dana komite di sekolah negeri. Segala kebutuhan operasional akan ditanggung melalui APBD. Ia juga merancang pembentukan 35 sekolah unggulan, memperkenalkan mata pelajaran baru seperti bahasa Jepang, Korea, dan Arab, serta mengarahkan CSR perusahaan untuk mendukung sektor pendidikan.
Gubernur Mirza menekankan pentingnya peningkatan mutu pendidikan Lampung, mengingat masih rendahnya capaian sekolah dalam Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK). Dari 352 sekolah negeri, hanya 20 yang berhasil meloloskan siswanya ke perguruan tinggi, bahkan 49 sekolah tidak meloloskan satupun.
“Kalau anak-anak Lampung tidak disiapkan sejak sekarang, mereka akan kalah bersaing dengan SDM luar. Saya titipkan masa depan Lampung dan visi Indonesia Emas 2045 kepada para kepala sekolah,” ujarnya.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung, Thomas Amirico, menegaskan sekolah tidak boleh lagi memungut biaya dalam bentuk apa pun. Dengan kebijakan ini, sekitar 203 ribu siswa dari 352 sekolah negeri akan menerima manfaat langsung.(Rdo)






