BANDAR LAMPUNG – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia, Amalia Adininggar Widyasanti, memaparkan perkembangan inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, pada Senin (11/11/2025).
Dalam penjelasannya, Amalia menyebut inflasi Indonesia hingga Oktober 2025 masih berada dalam rentang target nasional, yaitu 2,5 ± 1 persen. Berdasarkan data BPS, tercatat 37 provinsi mengalami inflasi, sementara satu provinsi, yakni Papua, justru mencatat deflasi sebesar -0,92 persen.
Dari seluruh provinsi yang mengalami inflasi, Lampung menjadi daerah dengan inflasi terendah secara nasional, yakni hanya 0,30 persen. Capaian ini dinilai sebagai indikasi kuat bahwa pengendalian harga di daerah tersebut berjalan efektif. Sejumlah provinsi lain justru mencatat inflasi di atas batas atas target nasional, antara lain Sumatera Barat 3,87 persen, Riau 3,85 persen, Sulawesi Tengah 3,60 persen, dan Aceh 3,58 persen.
Amalia menegaskan, rendahnya inflasi Lampung tidak terlepas dari sinergi antara Pemerintah Daerah, Bank Indonesia, Bulog, serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Kolaborasi ini dianggap berhasil memperkuat ketersediaan pasokan, menjaga kelancaran distribusi, dan melaksanakan operasi pasar secara rutin untuk menstabilkan harga pangan.
Selain memaparkan inflasi, Amalia juga menyampaikan perkembangan ekonomi nasional pada triwulan III tahun 2025. Perekonomian Indonesia tercatat tumbuh 5,04 persen secara year-on-year, menunjukkan performa yang tetap solid meski di tengah ketidakpastian global.
Di tingkat provinsi, Maluku Utara menjadi daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi mencapai 39,10 persen, disusul Sulawesi Tengah 7,79 persen, dan Kepulauan Riau 7,48 persen. Sementara itu, dua provinsi mengalami kontraksi, yaitu Papua Tengah sebesar -16,11 persen dan Papua Barat -0,13 persen.
Menutup rapat, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir kembali menekankan pentingnya peran kepala daerah dalam menjaga stabilitas inflasi. Ia menegaskan bahwa koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah harus terus diperkuat agar kebijakan pengendalian inflasi berjalan konsisten dan merata di seluruh wilayah Indonesia.(Red)
Pemkab Pesawaran Hadiri Panen Raya Nasional, Presiden Prabowo Umumkan Swasembada Beras
Diduga Lemahnya Pengawasan Dinas PU, Proyek Perbaikan Jalan Pahlawan di Kedaton Dinilai Asal Jadi
Wagub Jihan Nurlela Terima Kunjungan Pengurus AKHI Lampung, Dorong Sinergi untuk Lancarkan Ibadah Haji
