Mirza–Jihan Perkuat Fondasi Pembangunan Lampung di Tahun Pertama

Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung mulai memperkuat fondasi pembangunan pada tahun pertama kepemimpinan Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela. Berbagai langkah strategis dilakukan untuk menjawab tantangan pembangunan di Bumi Ruwa Jurai.
Hal itu disampaikan Gubernur Mirza saat peluncuran Koran Ikatan Jurnalis Provinsi (IJP) Lampung dan buku “1 Tahun Mirza–Jihan” yang dirangkaikan dengan diskusi publik refleksi satu tahun kepemimpinan Pemprov Lampung di Taman Outdoor Gedung Pusiban, Senin (2/3/2026).
Dalam paparannya, Mirza mengungkapkan bahwa awal masa pemerintahannya dihadapkan pada kondisi fiskal yang cukup berat. Namun melalui percepatan pemetaan anggaran sejak sebelum pelantikan, Pemprov Lampung berhasil melakukan penyehatan APBD.
“Singkat cerita, dengan berbagai upaya, utang Rp600 miliar kepada pihak ketiga sudah dilunasi. Utang Rp1,2 triliun kepada kabupaten juga sedang diatur skemanya. Selain itu, efisiensi anggaran Rp200 miliar berhasil dilakukan, bahkan masih bisa menambah alokasi pembangunan jalan hingga Rp400 miliar,” ujar Mirza.
Ia menegaskan bahwa salah satu fokus utama pemerintahannya adalah memperbaiki konektivitas melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan provinsi.
“Visi saya sederhana, masyarakat Lampung harus bangga dengan jalan-jalan di provinsinya sendiri. Pemerintah harus punya tujuan yang jelas agar infrastruktur yang dibangun benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.
Selain pembangunan fisik, transformasi pelayanan publik berbasis digital juga menjadi prioritas. Mirza menekankan pentingnya kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja aparatur sipil negara (ASN).
“KPI-nya salah satunya adalah customer satisfaction atau kepuasan masyarakat. Kita ingin layanan pemerintah benar-benar dirasakan hingga masyarakat merasa puas,” jelasnya.
Pada kesempatan tersebut, Mirza juga mengapresiasi peluncuran Koran IJP Lampung serta peran insan pers dalam mendukung pembangunan daerah.
Menurutnya, pers memiliki posisi penting sebagai mitra strategis sekaligus kontrol sosial bagi pemerintah.
“Pers bagi saya bukan hanya penyampai kabar, tetapi juga penjaga arah. Pers bukan sekadar pengamat, melainkan mitra dalam perjalanan pembangunan. Kritik yang disampaikan dengan niat baik adalah bentuk kepedulian,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua IJP Lampung Abung Mamasa menegaskan bahwa masyarakat berhak mengetahui secara jelas kinerja pemerintah daerah, khususnya organisasi perangkat daerah (OPD).
Menurutnya, satu tahun pertama kepemimpinan merupakan fase penting dalam meletakkan pondasi pembangunan yang berkelanjutan.
“Masyarakat punya hak untuk tahu apa saja yang dikerjakan pemimpinnya. Ini memang baru tahap peletakan fondasi. Mungkin belum maksimal, tetapi kita sudah melihat arah kebijakan yang mulai terlihat, termasuk upaya memperkuat desa sebagai pusat pertumbuhan,” ujarnya.
Ia juga menepis anggapan bahwa IJP Lampung hanya menjadi corong pemerintah. Menurutnya, independensi tetap menjadi prinsip utama dalam menjalankan tugas jurnalistik.
“Kami membangun sinergi dengan pemerintah, tetapi tidak melemahkan daya kritis. Silakan mengkritik, tetapi harus proporsional dan profesional. Saya ingatkan kepada rekan-rekan IJP, silakan mengkritik, tetapi jangan nyinyir,” tegasnya.(Wanda)