PAD Lampung Hanya 79 Persen, Ismet Roni Minta Evaluasi Menyeluruh

BANDAR LAMPUNG – Wakil Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ismet Roni, menaruh perhatian serius terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung tahun anggaran 2025 yang baru mencapai sekitar 79 persen.
Menurutnya, capaian tersebut harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap pengelolaan pendapatan daerah, sehingga ke depan dapat lebih optimal dan berkontribusi maksimal terhadap pembangunan di daerah.
Ismet menegaskan, persoalan rendahnya realisasi PAD tidak perlu disikapi dengan saling menyalahkan antarinstansi. Sebaliknya, kondisi tersebut harus dijadikan bahan evaluasi bersama oleh seluruh pemangku kepentingan.
“Kita sama-sama evaluasi. Kalau kemarin salah satu penyebabnya karena opsen pajak, bagaimana itu kita jadikan peluang dengan memperkuat kerja sama bersama kabupaten dan kota,” kata Ismet di ruang kerjanya, Rabu (7/1).
Ia juga meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), untuk lebih terbuka dan transparan dalam penyajian data terkait potensi serta realisasi pendapatan daerah.
Menurutnya, DPRD bersama OPD perlu menyusun perencanaan pendapatan yang lebih realistis dengan berbasis pada potensi riil daerah agar target yang ditetapkan dapat tercapai secara optimal.
Selain itu, Ismet menilai masih banyak potensi PAD yang bisa digali lebih maksimal. Di antaranya dari sektor pertambangan seperti galian C, Pajak Air Permukaan, hingga berbagai sumber pendapatan lain yang selama ini dinilai belum tergarap secara optimal.
“Sekecil apa pun potensinya harus kita gali. Saya optimis kondisi pendapatan dan belanja daerah tahun ini bisa lebih baik dan lebih sehat,” ujarnya.
Ia juga menanggapi berbagai kritik yang muncul dari masyarakat maupun pihak di luar pemerintahan terkait kinerja pendapatan daerah. Menurutnya, kritik tersebut perlu disikapi secara dewasa sebagai bahan introspeksi untuk memperbaiki kinerja pemerintah daerah.
“Kritik itu kita jadikan sebagai imun atau vitamin agar ke depan bisa bekerja lebih baik lagi,” katanya.
Lebih lanjut, DPRD Lampung juga menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi berbagai upaya penyelesaian persoalan yang berkaitan dengan proyeksi pendapatan daerah. Melalui komisi terkait maupun unsur pimpinan, DPRD siap menjembatani komunikasi antara pemerintah daerah dengan berbagai pihak terkait.
“Kita siap memfasilitasi, mengundang perusahaan, stakeholder, dan pihak terkait lainnya. Apa yang perlu diselesaikan, kita bantu komunikasikan agar bisa sama-sama memperbaiki kondisi ini,” jelasnya.
Selain itu, Ismet juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak, khususnya pada sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Ia menilai kemudahan pelayanan menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.
“Pelayanan PKB harus dipermudah. Harus ada koordinasi dan komunikasi dengan stakeholder terkait agar pola peningkatan pendapatan bisa dirumuskan bersama,” ujarnya.
Terkait persoalan tunda bayar, Ismet menyatakan optimistis pemerintah provinsi mampu menyelesaikannya. Ia menilai kepemimpinan Rahmat Mirzani Djausal sebagai Gubernur Lampung memiliki komitmen kuat dalam menuntaskan berbagai persoalan keuangan daerah.
“Tahun lalu sekitar Rp500 miliar lebih bisa diselesaikan. Saya optimistis tunda bayar sekitar Rp150 miliar ini juga dapat dituntaskan,” pungkasnya.(nda)