BANDAR LAMPUNG — Pembangunan gedung RSUD dr. A. Dadi Tjokrodipo senilai Rp65 miliar belum juga berjalan sesuai rencana. Dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) yang belum rampung membuat proyek yang semula dijadwalkan tahun ini bergeser ke Januari 2027.
Keterlambatan itu memunculkan pertanyaan tentang kesiapan perencanaan Pemerintah Kota Bandar Lampung. Mengapa proyek bernilai puluhan miliar rupiah sudah dijadwalkan, sementara salah satu persyaratan pentingnya belum tuntas?
Persoalan tersebut terungkap dalam rapat pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) antara Komisi III DPRD Bandar Lampung dan Dinas Pekerjaan Umum, Selasa, 13 Oktober 2026.
Kepala Dinas PU Bandar Lampung, Dedi Sutiyoso, mengatakan pekerjaan fisik belum bisa dimulai karena masih ada sejumlah persyaratan administrasi yang harus dipenuhi. Akibatnya, pelaksanaan proyek bergeser ke awal tahun depan.
“Rencana pelaksanaan pembangunan di RS Dadi Tjokrodipo pun bergeser ke Januari 2027,” kata Dedi.
Amdal menjadi salah satu kendala yang mencuat dalam penundaan tersebut. Padahal, penyelesaian persyaratan lingkungan semestinya menjadi bagian dari kesiapan sebelum proyek memasuki tahap pelaksanaan.
Belum rampungnya dokumen itu menyisakan pertanyaan mengenai proses perencanaan dan koordinasi antarinstansi. Siapa yang bertanggung jawab memastikan seluruh persyaratan siap sebelum jadwal pembangunan ditetapkan? Sejak kapan kekurangan dokumen tersebut diketahui? Dan apa langkah konkret pemerintah kota agar keterlambatan serupa tidak berulang?
Pertanyaan itu penting karena proyek ini menggunakan skema pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Artinya, selain mengejar pembangunan fisik, pemerintah juga harus memastikan penggunaan pembiayaan berjalan sesuai rencana dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ketua Komisi III DPRD Bandar Lampung, Agus Djumadi, menyatakan anggaran Rp65 miliar dapat segera direalisasikan setelah seluruh persyaratan terpenuhi. Ia berharap pekerjaan bisa dimulai pada Januari 2027.
Namun, rapat tersebut juga mengungkap bahwa sekitar Rp24 miliar disebut telah masuk sebagai uang muka untuk rencana pembangunan rumah sakit. Sementara pekerjaan fisik belum berjalan sesuai jadwal semula.
Informasi mengenai uang muka itu perlu disertai penjelasan terperinci. Kapan pembayaran dilakukan, apa dasar pencairannya, kepada siapa dana dibayarkan, serta bagaimana status dan pertanggungjawabannya selama proyek tertunda? Jawaban atas pertanyaan tersebut diperlukan agar tidak muncul spekulasi mengenai pengelolaan dana.
Penundaan ini juga perlu dilihat dalam konteks keseluruhan pinjaman SMI. Selain pembangunan gedung rumah sakit dengan alokasi sekitar Rp65 miliar, pinjaman tersebut direncanakan membiayai perbaikan jalan sekitar Rp99 miliar. Total pembiayaan kedua kebutuhan itu mencapai sekitar Rp164 miliar.
Besarnya nilai pembiayaan menuntut perencanaan yang cermat. Keterlambatan bukan hanya soal perubahan jadwal, melainkan juga soal efektivitas pelaksanaan anggaran dan kepastian manfaat yang akan diterima masyarakat.
Pembangunan fasilitas kesehatan dibutuhkan untuk mendukung pelayanan publik. Karena itu, pemerintah kota perlu menjelaskan tahapan pekerjaan secara terbuka, termasuk status dokumen lingkungan, kesiapan teknis, dan jadwal penyelesaian setiap persyaratan.
Hingga kini, berdasarkan keterangan dalam rapat tersebut, pekerjaan fisik ditargetkan bergeser ke Januari 2027. Belum ada penjelasan lebih terperinci mengenai kapan proses penyusunan Amdal dimulai, faktor yang membuatnya belum rampung, dan pihak yang bertanggung jawab atas keterlambatan tersebut.
Pemerintah kota perlu memberikan jawaban atas persoalan itu. Bukan untuk mencari kambing hitam, melainkan memastikan tanggung jawab administratif jelas dan proyek tidak kembali tertunda.(Suf)




