Pemkot Bandar Lampung Bidik Kader dan Organisasi Perempuan Masuk BPJS Ketenagakerjaan

BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Kota Bandar Lampung menyiapkan perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada kader masyarakat dan organisasi perempuan.

Langkah tersebut dilakukan setelah Pemkot Bandar Lampung memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada 35.193 pekerja, termasuk pekerja rentan, anggota Linmas, ketua RT dan ketua lingkungan.

Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana mengatakan, pendataan terhadap kader yang berada di lingkungan masyarakat akan dilakukan untuk melihat kelompok yang dapat diberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.

“Nah, nanti insyaallah organisasi wanita, kader-kader semua kita data. Kalau kader insyaallah kita sudah ada datanya,” ujar Eva, Senin (14/9/2026).

Selain kader, Pemkot juga akan menginventarisasi organisasi perempuan yang selama ini aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Eva menyebut organisasi perempuan seperti Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) juga akan masuk dalam pendataan.

“Kalau organisasi wanita yang lain belum. Kayak IWAPI dan segala macam, itu akan kita masukkan data kita. Nanti kita akan berikan BPJS Ketenagakerjaan,” jelasnya.

Menurut Eva, perluasan kepesertaan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memastikan perlindungan jaminan sosial tidak berhenti pada kelompok pekerja yang telah terdata sebelumnya.

Kader masyarakat dan organisasi perempuan dinilai memiliki peran penting dalam berbagai aktivitas sosial, pelayanan masyarakat, serta pemberdayaan di tingkat lingkungan.

Dengan pendataan tersebut, Pemkot Bandar Lampung ingin memastikan kelompok-kelompok tersebut memiliki kesempatan memperoleh perlindungan ketika menjalankan aktivitas yang memiliki risiko pekerjaan.

Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari target pemerintah kota untuk terus meningkatkan cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Bandar Lampung yang saat ini telah mencapai sekitar 83 persen.(Red)