Bandar Lampung – Alokasi hibah lebih dari Rp35 miliar dari APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2026 untuk pembangunan dan rehabilitasi fasilitas Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung serta sejumlah Kejaksaan Negeri (Kejari) memantik pertanyaan publik.

Di tengah kondisi fiskal yang masih terbatas dan banyaknya kebutuhan dasar masyarakat, muncul pertanyaan, apakah kebijakan tersebut sudah menjadi prioritas yang tepat?

Sorotan itu datang dari DPRD Lampung. Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lampung, Iswan H. Caya, mengingatkan agar Pemerintah Provinsi Lampung menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama dalam penyusunan anggaran.

Menurut Iswan, hibah kepada instansi vertikal memang dapat dilakukan sebagai bagian dari sinergi antarlembaga. Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak menggeser kebutuhan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Kalau melihatnya mungkin gubernur ingin menjaga harmonisasi. Tetapi dalam kondisi fiskal saat ini, anggaran seharusnya lebih diutamakan untuk kemaslahatan masyarakat dan pembangunan di Provinsi Lampung,” kata Iswan, Rabu (29/07)

Baca Juga  Pemprov Lampung Apresiasi Kontribusi INI Lampung, Dukung Lomba Lari 5K dan Program Sosial

Ia menyebut masih banyak kebutuhan mendesak yang memerlukan dukungan APBD, mulai dari pembangunan jalan lingkungan, fasilitas umum, rumah ibadah hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Harus berimbang. Jangan sampai hibah yang besar justru membuat program lain terhambat, bahkan menimbulkan penundaan pembayaran. Kami berharap itu tidak terjadi,” ujarnya.

Berdasarkan dokumen penganggaran, Pemerintah Provinsi Lampung mengalokasikan hibah lebih dari Rp35 miliar melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya. Dana tersebut diperuntukkan bagi 17 paket pembangunan dan rehabilitasi fasilitas Kejati Lampung serta sejumlah Kejari di kabupaten/kota.

Besarnya nilai hibah tersebut kemudian memicu perdebatan. Sejumlah kalangan mempertanyakan urgensi pemberian hibah di tengah berbagai persoalan yang masih dihadapi daerah, seperti kebutuhan perbaikan infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga program pemberdayaan masyarakat.

Baca Juga  Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana Hadiri Lomba Pidato Bahasa Mandarin 2025

DPRD menegaskan tidak mempersoalkan sinergi antara pemerintah daerah dengan instansi vertikal. Namun, setiap kebijakan anggaran harus memiliki dasar yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Hingga berita ini ditulis, Pemerintah Provinsi Lampung belum memberikan penjelasan resmi mengenai pertimbangan penetapan hibah lebih dari Rp35 miliar tersebut, termasuk alasan pemilihan besaran anggaran, manfaat yang diharapkan bagi daerah, serta mekanisme pengawasan pelaksanaannya.

Di tengah keterbatasan ruang fiskal, perdebatan mengenai arah belanja daerah menjadi semakin penting. Sebab pada akhirnya, setiap rupiah yang dibelanjakan melalui APBD diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.(Red/Wanda)

Tinggalkan Komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Iklan