WTP Bandar Lampung Tahun Ini Lebih Baik, Pengelolaan Keuangan Makin Tertib

Bandar Lampung – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DPRD Kota Bandar Lampung mulai mengkaji berbagai temuan hasil audit terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Anggota Pansus LHP BPK DPRD Kota Bandar Lampung dari Fraksi Gerindra, Rizaldi Adrian, menilai pengelolaan keuangan Pemkot Bandar Lampung pada tahun ini menunjukkan perbaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal itu tercermin dari tata kelola yang dinilai semakin tertib, meski masih terdapat sejumlah catatan yang harus dibenahi.

“Kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pengelolaan keuangan tahun ini lebih baik dan lebih tertib. Namun tentu masih ada beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian bersama,” ujarnya.

Menurut Rizaldi, pembahasan yang dilakukan Pansus saat ini masih berada pada tahap identifikasi dan mitigasi terhadap berbagai persoalan yang ditemukan BPK. Seluruh temuan akan dikaji secara mendalam sebelum dirumuskan menjadi rekomendasi resmi kepada Pemerintah Kota Bandar Lampung.

“Pembahasan di Pansus saat ini masih fokus pada mitigasi berbagai persoalan yang ditemukan BPK. Setelah seluruh pembahasan selesai, baru akan difinalisasi menjadi rekomendasi resmi Pansus,” jelasnya.

Rizaldi menegaskan, raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diperoleh Pemerintah Kota Bandar Lampung patut diapresiasi. Namun, menurutnya, opini tersebut bukan berarti seluruh pengelolaan keuangan daerah telah berjalan tanpa kekurangan.

“WTP adalah capaian yang baik, tetapi bukan berarti semuanya sudah sempurna. Temuan-temuan yang masih ada harus menjadi bahan evaluasi agar tata kelola keuangan daerah semakin akuntabel, transparan, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat,” tegasnya.

Ia berharap rekomendasi yang nantinya dihasilkan Pansus tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi benar-benar ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan.

Melalui pembahasan tersebut, DPRD Kota Bandar Lampung ingin memastikan setiap temuan BPK menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, sehingga penggunaan anggaran semakin efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.(Red)