Lampung Menguji Para Calon Penggerak Perubahan

 

Bandar Lampung – Tantangan birokrasi ke depan tidak lagi cukup dijawab dengan kemampuan administratif. Pemerintahan membutuhkan pemimpin yang mampu membaca perubahan, berinovasi, dan bergerak cepat menghadapi persoalan kompleks.

Pesan itu menjadi benang merah dalam pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXIV Tahun 2026 yang digelar Pemerintah Provinsi Lampung di Gedung Pusiban, Selasa (14/7/2026).

Mewakili Gubernur Lampung, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung Marindo Kurniawan membuka secara resmi pelatihan yang diikuti 47 pejabat pimpinan tinggi pratama dari lingkungan pemerintah daerah dan kementerian.

Mengusung tema “Kepemimpinan Adaptif untuk Mendukung Transformasi Tata Kelola Lingkungan Berkelanjutan”, pelatihan ini menjadi ruang pembentukan aparatur yang tidak hanya mampu menjalankan roda pemerintahan, tetapi juga menjadi penggerak perubahan.

Dalam sambutan Gubernur Lampung yang dibacakannya, Marindo menegaskan bahwa birokrasi modern dituntut menghadapi berbagai dinamika, mulai dari disrupsi global, perubahan iklim, hingga meningkatnya harapan masyarakat terhadap pelayanan publik.
“Melalui pelatihan ini, para peserta diharapkan memperoleh penguatan kapasitas berpikir strategis, kemampuan membangun kolaborasi, membaca perubahan, serta menghadirkan solusi yang adaptif dan berkelanjutan,” ujar Marindo.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah ke depan tidak hanya diukur dari capaian ekonomi, tetapi juga kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan.
Tema lingkungan dalam PKN tersebut dijabarkan melalui tiga fokus utama, yakni kepemimpinan adaptif dalam tata ruang berwawasan lingkungan, perlindungan sumber daya alam dan pengendalian pencemaran, serta penguatan ketahanan iklim dan mitigasi bencana.

Sementara itu, Deputi Bidang Penjaminan Mutu Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN Lembaga Administrasi Negara (LAN) Army Winarty mengingatkan bahwa isu lingkungan bukan lagi sekadar urusan sektor tertentu, melainkan telah menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional.
“Isu lingkungan hari ini adalah isu pembangunan, ekonomi, fiskal, keamanan manusia, kesehatan, energi, sekaligus tata kelola pemerintahan,” kata Army.

Ia menilai pemimpin birokrasi masa depan harus mampu meninggalkan pola kerja sektoral dan beralih pada pola kolaboratif. Penyelesaian masalah publik tidak cukup dilakukan dengan pendekatan teknis semata, tetapi membutuhkan perubahan cara berpikir yang lebih strategis.

Melalui PKN Tingkat II ini, para peserta juga diwajibkan menyusun proyek perubahan yang diharapkan tidak berhenti sebagai dokumen pelatihan, tetapi mampu diterapkan dan memberi dampak nyata bagi masyarakat.
“Pastikan setiap aksi perubahan yang disusun tidak berhenti pada tataran administratif, tetapi menjadi inovasi yang aplikatif, berkelanjutan, dan berdampak bagi peningkatan tata kelola pemerintahan serta kesejahteraan masyarakat,” pungkas Marindo.

Pelatihan yang berlangsung hingga 13 November 2026 itu diharapkan melahirkan generasi baru pemimpin birokrasi Lampung yang lebih adaptif, inovatif, dan siap menghadapi tantangan masa depan.(Red)