Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung mulai menyusun arah kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2027 dengan mengedepankan prinsip efisiensi tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik. Setiap anggaran yang dialokasikan diharapkan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mengatakan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027 dilakukan dengan pendekatan yang lebih cermat dan terukur. Menurutnya, efisiensi bukan berarti mengurangi pelayanan, melainkan memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan menghasilkan dampak yang optimal bagi pembangunan daerah.
“Anggaran harus digunakan secara tepat sasaran sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Marindo, Selasa (14/7/2026).
Ia menjelaskan, sejumlah pos belanja akan dievaluasi, di antaranya belanja makanan dan minuman, perjalanan dinas, hingga penggunaan gedung atau tempat pertemuan. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya membangun tata kelola keuangan daerah yang lebih efektif dan akuntabel.
Selain itu, Pemprov Lampung akan mengoptimalkan pemanfaatan aset milik daerah sebagai lokasi berbagai kegiatan pemerintahan. Kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi biaya sewa sekaligus meningkatkan nilai guna aset yang dimiliki pemerintah.
Marindo juga menegaskan bahwa transformasi digital akan terus diperkuat. Rapat koordinasi antarlembaga akan lebih banyak memanfaatkan platform virtual sehingga dapat memangkas biaya operasional dan perjalanan dinas tanpa mengurangi efektivitas koordinasi.
Meski demikian, besaran efisiensi dalam APBD 2027 masih dalam tahap pembahasan. Penyesuaian akan dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan pendapatan daerah, termasuk perkembangan dana transfer dari pemerintah pusat.
Dengan strategi tersebut, Pemprov Lampung berharap APBD 2027 tidak hanya lebih hemat, tetapi juga mampu menjaga keberlanjutan program-program prioritas yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan di Provinsi Lampung.(Red)
Dari PWI, Kalapas Belajar Membangun Komunikasi dengan Pers
Gubernur Mirza Tegaskan Sinergi TNI-Pemprov Lampung Kunci Keamanan dan Ketahanan Sosial
Pemkot Bandar Lampung Bersama Asosiasi Pengusaha Jasa Internet Siapkan Satu Tiang Kabel Bersama
