BANDAR LAMPUNG – Jabatan dan kekuasaan tidak selamanya melekat pada seseorang. Namun, kebaikan dan pengabdian yang diberikan kepada masyarakat akan selalu meninggalkan jejak.
Pesan itulah yang disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, saat melantik sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, Jumat (9/10/2026).
Di hadapan para pejabat yang baru dilantik, Marindo mengingatkan bahwa jabatan bukan sekadar kepercayaan untuk menduduki posisi tertentu. Lebih dari itu, jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan tanggung jawab, integritas, dan keikhlasan.
Pelantikan yang berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung itu mewakili Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal.
Salah satu pejabat yang dilantik adalah Imam Ghozali sebagai Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia. Selain itu, Wulan Suci Mokobombang dilantik sebagai Psikolog Klinis Ahli Pertama pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Lampung, sedangkan Jefri Sofian Leksana sebagai Dokter Ahli Pertama pada RSUD Bandar Negara Husada.
Dalam sambutannya, Marindo menegaskan bahwa dinamika rotasi dan mutasi merupakan hal yang wajar dalam birokrasi. Namun, perubahan posisi tidak boleh menggeser tujuan utama seorang aparatur pemerintah, yakni memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan pejabat yang tidak hanya mampu bekerja secara administratif, tetapi juga peka terhadap persoalan yang dihadapi warga dan mampu menghadirkan kebijakan yang memberikan solusi.
“Pengabdian kita kepada masyarakat Lampung adalah tugas utama. Di tengah dinamika permasalahan masyarakat yang kompleks, diperlukan pejabat yang mampu merumuskan kebijakan-kebijakan solutif dan peka terhadap berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat,” ujarnya.
Marindo juga mengingatkan besarnya tantangan pembangunan Lampung ke depan, terutama dalam mempersiapkan sumber daya manusia menghadapi bonus demografi.
Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas tenaga kerja, perlindungan sosial, serta penguatan karakter generasi muda harus menjadi perhatian bersama.
Ia berharap para pejabat mampu membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dengan perangkat daerah, pemangku kepentingan, serta masyarakat. Sebab, pembangunan tidak dapat dikerjakan oleh pemerintah sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi berbagai pihak.
Bagi Marindo, keberhasilan seorang pejabat tidak semata-mata ditentukan oleh tingginya jabatan atau besarnya kewenangan yang dimiliki. Ukuran yang lebih penting adalah manfaat yang dapat dirasakan masyarakat dari setiap keputusan dan pekerjaan yang dilakukan.
Ia pun berpesan agar para pejabat yang baru dilantik tidak melupakan esensi pengabdian dalam menjalankan tugasnya.
“Jabatan, pangkat, dan kekuasaan adalah amanah yang memiliki batas waktu. Yang akan menjadi legacy adalah nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai karya, keteladanan, dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat,” kata Marindo.
Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa pada akhirnya, jabatan akan berakhir dan kewenangan akan berganti tangan. Namun, bagi masyarakat yang pernah merasakan manfaat dari sebuah kebijakan dan pelayanan, pengabdian yang tulus akan selalu memiliki tempat tersendiri.(Wanda)




